Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya Firli menjalani pemeriksaan selama berjam-jam atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menduga ada gejala kurang baik dari sikap Polda Metro Jaya.
"Saya justru heran dengan Polda Metro Jaya yang belum juga menahan Firli. Padahal Firli sudah memenuhi syarat untuk ditahan," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (6/12).
Baca: Jalani Pemeriksaan Kedua Sebagai Tersangka, Firli Bahuri tidak Ditahan
Apalagi, sambung pria yang disapa Castro itu, Firli sudah dicekal untuk pergi ke luar neger. Menurut Castro, penyidik sendiri khawatir Firli melarikan diri, atau mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti.
"Lantas kenapa Firli belum ditahan? Saya menduga Firli dan Karyoto (Kapolda) saling menyandera. Bisa jadi Firli memegang kartu AS kapolda tersebut. Jadi besar kemungkinan ada semacam tawar- menawar yang berujung kompromi Firli tidak ditahan," ujar Castro.
Baca: Penahanan Firli bakal Jadi Kado Terindah Jelang Hari Antikorupsi Sedunia
Menurutnya lolosnya Firli kali ini mengkhawatirkan. Padahal Polda Metro Jaya diharapkan dapat menangani kasus Firli dengan baik.
"Ini gejala yang kurang baik dan mengkhawatirkan. Jangan sampai Polda Metro Jaya masuk angin dan justru mati kutu dihadapan Firli," terang Castro.
Apabila ada dugaan tawar-menawar antara Polda Metro Jaya dengan Firli, ujar Castro, dampaknya akan memengaruhi proses hukum yang sedang ditangani. Proses hukum diyakini akan berjalan lamban, penuh drama dan gimik, bahkan bisa jadi meloloskan Firli.
"Ini akan berujung makin merosotnya public trust (kepercayaan publik) terhadap kepolisian," tukasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan Richard Lee untuk mendalami keterangan tambahan.
Kepolisian terus bergerak menelusuri setiap petunjuk terkait keberadaan tersangka AJ.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah hukum ini diambil sebagai upaya edukasi sekaligus perlindungan bagi generasi muda dari praktik investasi yang tidak memiliki legalitas jelas.
Polisi telah menerima laporan tersebut. Saat ini, status terlapor masih dalam tahap penyelidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved