Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya Firli menjalani pemeriksaan selama berjam-jam atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menduga ada gejala kurang baik dari sikap Polda Metro Jaya.
"Saya justru heran dengan Polda Metro Jaya yang belum juga menahan Firli. Padahal Firli sudah memenuhi syarat untuk ditahan," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (6/12).
Baca: Jalani Pemeriksaan Kedua Sebagai Tersangka, Firli Bahuri tidak Ditahan
Apalagi, sambung pria yang disapa Castro itu, Firli sudah dicekal untuk pergi ke luar neger. Menurut Castro, penyidik sendiri khawatir Firli melarikan diri, atau mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti.
"Lantas kenapa Firli belum ditahan? Saya menduga Firli dan Karyoto (Kapolda) saling menyandera. Bisa jadi Firli memegang kartu AS kapolda tersebut. Jadi besar kemungkinan ada semacam tawar- menawar yang berujung kompromi Firli tidak ditahan," ujar Castro.
Baca: Penahanan Firli bakal Jadi Kado Terindah Jelang Hari Antikorupsi Sedunia
Menurutnya lolosnya Firli kali ini mengkhawatirkan. Padahal Polda Metro Jaya diharapkan dapat menangani kasus Firli dengan baik.
"Ini gejala yang kurang baik dan mengkhawatirkan. Jangan sampai Polda Metro Jaya masuk angin dan justru mati kutu dihadapan Firli," terang Castro.
Apabila ada dugaan tawar-menawar antara Polda Metro Jaya dengan Firli, ujar Castro, dampaknya akan memengaruhi proses hukum yang sedang ditangani. Proses hukum diyakini akan berjalan lamban, penuh drama dan gimik, bahkan bisa jadi meloloskan Firli.
"Ini akan berujung makin merosotnya public trust (kepercayaan publik) terhadap kepolisian," tukasnya.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Prestasi dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa. Jika prestasi tak berhasil, pemberian uang jadi solusi lain.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
POLDA Metro Jaya buka suara terkait sejumlah laporan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang ditarik ke Polda Metro Jaya
POLDA Metro Jaya mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pemutihan pajak kendaraan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498.
Setelah dibawa dari Puskesmas Cipulir 2 ke RSUD Kebayoran Lama, kondisi korban berangsur membaik. Brigjen Nurul menyebut anak korban sudah bisa diajak berbicara.
PERKUMPULAN Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan.
Proses selanjutnya atas peristiwa tersebut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved