Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Polhukam yang sekaligus cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD prihatin dengan peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diduga bocornya 204 juta data pemilih. Ditengah masa Pemilu 2024, Mahfud juga menilai ini insiden yang mengagetkan.
"Sangat mengagetkan dan itu memprihatinkan. Saya berharap agar pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan," ujar Menkopolhukam Mahfud MD, kepada wartawan di Universitas Buddhi Dharma, Jakarta, seusai memberikan kuliah kebangsaan, Rabu 29 November 2023.
Kedua, Mahfud juga meminta kepada masyarakat untuk berlaku tertib dan tidak melakukan peretasan dan pembocoran.
Baca juga : Mahfud MD Dorong Audit Forensik Sirekap KPU karena Terlalu Banyak Salah
Ia mengatakan, data pemilih di KPU merupakan alat milik negara untuk menjamin proses Pemilu. Data pemilih ditekankan sebagai aset milik negara.
"Kepada masyarakat siapapun Anda, Janganlah meratas hal-hal yang seperti itu. Itu adalah kepentingan negara, itu adalah untuk bangsa dan negara kita menyelenggarakan Pemilu dengan baik, dengan segala datanya yang tepat. Saya harap lah KPU lebih berhati-hati, " imbuhnya.
Di tengah terjadinya dugaan peretasan, Mahfud tidak ingin berspekulasi data yang bocor akan disalahgunakan untuk praktik kecurangan Pemilu. Kerentanan sistem KPU hanya dihimbau untuk dievaluasi, dan segera melakukan rekonsolidasi data pemilih.
"Saya belum sejauh itu, saya belum tahu apakah peretasan itu akan bisa mengganggu proses-prosesnya berikutnya. Tetapi itu kan data-data ya, mulai dari sekarang direkonsolidasi lagi sehingga nanti ada akurasi. Masih cukup waktu, " tegasnya. (MGN/Z-4)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved