Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bebas intervensi tidak sekadar diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan semisal di pakta integritas. Hal itu harus dipastikan dengan pembuktian di lapangan.
"Apakah pemilu dan pilpres dijalankan dengan penuh netralitas? Apakah pemilu dan pilpres bisa bebas dari intervensi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan membubuhkan tanda tangan pada pakta integritas tapi menjawab dengan membuktikan apa yang ditandatangani di pakta integritas terlaksana di lapangan," kata Anies di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Baca juga : Fokus Kampanye, Gus Imin Bakal Cuti dari Jabatan Wakil Ketua DPR
Anies bersama pasangan cawapresnya, Muhaimin Iskandar, berkomitmen untuk berkontestasi dengan mengedepankan integritas. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pemilu yang jujur akan melahirkan pemerintahan yang diinginkan rakyat.
Baca juga : KPU dan Tiga Kontestan Pilpres Deklarasikan Kampanye Damai
"Kita yakin kalau pemilu berintegritas dan pilpres jujur maka akan menghasilkan pemerintahan yang efektif," ucap Anies.
Sementara itu, Muhaimin menilai pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Integrasi itu dimulai dari penyelenggaraan yang berlangsung damai.
"Syarat damai enggak ada kecurangan, seluruh pelaku, pelaksana bersifat adil, kalau enggak adil, pecah. Kalau pecah, pemilu bukan integrasi bangsa," jelas Muhaimin. (Z-8)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved