Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bebas intervensi tidak sekadar diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan semisal di pakta integritas. Hal itu harus dipastikan dengan pembuktian di lapangan.
"Apakah pemilu dan pilpres dijalankan dengan penuh netralitas? Apakah pemilu dan pilpres bisa bebas dari intervensi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan membubuhkan tanda tangan pada pakta integritas tapi menjawab dengan membuktikan apa yang ditandatangani di pakta integritas terlaksana di lapangan," kata Anies di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Baca juga : Fokus Kampanye, Gus Imin Bakal Cuti dari Jabatan Wakil Ketua DPR
Anies bersama pasangan cawapresnya, Muhaimin Iskandar, berkomitmen untuk berkontestasi dengan mengedepankan integritas. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pemilu yang jujur akan melahirkan pemerintahan yang diinginkan rakyat.
Baca juga : KPU dan Tiga Kontestan Pilpres Deklarasikan Kampanye Damai
"Kita yakin kalau pemilu berintegritas dan pilpres jujur maka akan menghasilkan pemerintahan yang efektif," ucap Anies.
Sementara itu, Muhaimin menilai pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Integrasi itu dimulai dari penyelenggaraan yang berlangsung damai.
"Syarat damai enggak ada kecurangan, seluruh pelaku, pelaksana bersifat adil, kalau enggak adil, pecah. Kalau pecah, pemilu bukan integrasi bangsa," jelas Muhaimin. (Z-8)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved