Panja Netralitas Polri Dikhawatirkan Bernuansa Politis

KETUA Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menolak pembentukan panja netralitas Polri. Dia mengatakan, bila Polri dicurigai, maka lembaga negara lain seperti penyelenggara pemilu  mendapatkan perlakuan serrupa.

"Kalau misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana pelaksana segala macam itu KPU dan Bawaslu bentukan dari partai politik, itu pun saya punya data juga itu," kata Abdul lewat keterengan yang diterima, Sabtu (18/11).

Baca juga: Muhammadiyah dan Aisyiyah Tegaskan Sikap Netral di Pemilu 2024

Abdul khawatir pembentukkan panja netralitas tersebut karena tujuan politis. Dia pun meyakin Polri pasti bakal netral di Pilpres 2024.

 "Jadi kita percaya ajalah saya, kira Panja kaya gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu. Kita tetap mendorong agar polisi ini tetap netral di sikap politik 2024, ya tugasnya jalankan tugas sebaik-baiknya, itu yang harus kita gaungkan," tandasnya.

Baca juga: Bawaslu Jateng Telusuri ASN yang Diperintah Pilih Capres Ganjar Pranowo

Abdul mempertanyakan siapa yang bakal mengisi panja netralitas Polri tersebut. Menurutnya, tidak perlu pemilu diwarnai dengan kecurigaan yang tidak berdasar.

Abdul menginginkan pesta demokrasi 2024 tidak menyeramkan karena persoalan semua instansi saling mencurigai.

"Misalnya kalau dibuat panitia segala macam yang ngisi itu siapa, itu perdebatan lagi nanti, jadi ya jangan sampai kalau menurut saya pemilu ini diwarnai kecurigaan kecurigaan yang tidak punya dasar," ujarnya.

"Saya pun juga bisa mencurigai apakah penyelenggara negara yang lebih punya gaung untuk melakukan ketidaknetralan, penyelenggara ini itu pun juga bisa dipertanyakan," pungkasnya. (P-3)