Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menolak pembentukan panja netralitas Polri. Dia mengatakan, bila Polri dicurigai, maka lembaga negara lain seperti penyelenggara pemilu mendapatkan perlakuan serrupa.
"Kalau misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana pelaksana segala macam itu KPU dan Bawaslu bentukan dari partai politik, itu pun saya punya data juga itu," kata Abdul lewat keterengan yang diterima, Sabtu (18/11).
Baca juga: Muhammadiyah dan Aisyiyah Tegaskan Sikap Netral di Pemilu 2024
Abdul khawatir pembentukkan panja netralitas tersebut karena tujuan politis. Dia pun meyakin Polri pasti bakal netral di Pilpres 2024.
"Jadi kita percaya ajalah saya, kira Panja kaya gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu. Kita tetap mendorong agar polisi ini tetap netral di sikap politik 2024, ya tugasnya jalankan tugas sebaik-baiknya, itu yang harus kita gaungkan," tandasnya.
Baca juga: Bawaslu Jateng Telusuri ASN yang Diperintah Pilih Capres Ganjar Pranowo
Abdul mempertanyakan siapa yang bakal mengisi panja netralitas Polri tersebut. Menurutnya, tidak perlu pemilu diwarnai dengan kecurigaan yang tidak berdasar.
Abdul menginginkan pesta demokrasi 2024 tidak menyeramkan karena persoalan semua instansi saling mencurigai.
"Misalnya kalau dibuat panitia segala macam yang ngisi itu siapa, itu perdebatan lagi nanti, jadi ya jangan sampai kalau menurut saya pemilu ini diwarnai kecurigaan kecurigaan yang tidak punya dasar," ujarnya.
"Saya pun juga bisa mencurigai apakah penyelenggara negara yang lebih punya gaung untuk melakukan ketidaknetralan, penyelenggara ini itu pun juga bisa dipertanyakan," pungkasnya. (P-3)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved