Pidato Ganjar di KPU Dinilai Gambarkan Kondisi Demokrasi Indonesia tidak Baik-baik Saja 

DOSEN Departemen Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menyoroti pidato yang dibacakan calon presiden Ganjar Pranowo. Masing-masing capres dan cawapres mendapat kesempatan untuk berpidato usai prosesi pengambilan nomor urut pasangan kandidat pilpres pada Selasa (14/11) di KPU RI.  

Dari ketiga pidato yang disampaikan, menurutnya pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang paling memberikan penekanan secara tegas dan kontekstual terkait dengan proses demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam pidatonya, Ganjar mengatakan momen politik kali ini ditandai semacam pelemahan atas kondisi demokrasi. Hal itulah yang menurut Ganjar menyebabkan keadaan politik di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. 

Dalam pidatonya, Ganjar menunjukan kekhawatirannya terkait dengan indikasi instrumentalisasi hukum demi kepentingan politik. Khususnya terkait dengan gugatan pasal yang memberikan ruang bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden. 

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Jadikan Hasil Survei sebagai Bahan Evaluasi

“Sepertinya hal ini berhubungan dengan kontroversi terkait indikasi instrumentalisasi hukum bagi kepentingan kekuasaan dan terjadinya conflict of interest dari Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam gugatan pasal yang disetujui yang memberi ruang bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden Prabowo Subianto,” kata Airlangga dalam rilis yang diterima, Rabu (15/11). 

Skandal yang melibatkan mantan Ketua Hakim MK Anwar Usman telah merendahkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu yang diharapkan bisa berlangsung secara jujur dan adil, serta bebas dari intervensi atau cawe-cawe aparat. 

Baca juga: Pergulatan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Untungkan Anies-Cak Imin 

Hal ini menurutnya menyebabkan harapan atas momen pilpres untuk menuju Persatuan Indonesia, sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan nomor urut pasangan Ganjar-Mahfud melalui politik yang riang gembira, terciderai suguhan drama korea (drakor) yang membuat demokrasi di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. 

Sementara, kedua pasangan lainnya seperti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara normatif sama-sama menekankan tentang pemilu yang fair dan bebas kecurangan. 

Dalam pidatonya, kandidat wapres Muhaimin Iskandar menegaskan tentang pentingnya sportifitas dalam pilpres mendatang, layaknya pertandingan bola. Dimana penonton adalah warga yang bersuara dan mencatat apabila terjadi kecurangan. 

Sementara pidato yang disampaikan Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemilu yang berlangsung secara adil dan tanpa kecurangan. Pidato Prabowo Subianto tentang pentingnya pemilu yang fair dan jujur, perlu mendapat catatan kritis. Sebab, pasangannya sebagai cawapres yakni Gibran Rakabumin Raka yang merupakan bagian dari keluarga dinasti Presiden Jokowi. 

“Keterlibatan ini menimbulkan kontradiksi antara penegasan yang disampaikan dan realitas politik yang terjadi,” jelasnya. 

Apalagi, Gibran tampil menjadi cawapres dalam proses politik yang lahir melalui proses yuridis yang cacat etis. Sehingga, hal ini memunculkan kontradiksi antara penegasan yang disampaikan dengan realitas politik yang terjadi. 

“Tekanan pada pentingnya merawat demokrasi agar dinamika politik kita tidak mundur kebelakang pada jaman ketertutupan otoritarianisme merupakan poin yang penting dalam proses elektoral 2024,” imbuhnya. (RO/Z-7)