Bawaslu Berharap Media Tingkatkan Literasi Pemilu Masyarakat

KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur Hari Dermanto mengharapkan media massa menjadi sarana untuk mencerdaskan dan meningkatkan literasi masyarakat menghadapi Pemilu pada Februari 2024.

"Peran media kami harapkan bisa menjernihkan informasi kepada publik. Berita bohong yang selama ini jadi komoditas politik harus dihindari dan diklarifikasi. Bawaslu siap menjadi sumber informasi yang tepat dan benar tentang penyelenggaraan pemilu," ujar Hari di Samarinda, Rabu (15/11), seperti dilansir dari Antara.

Hari mengapresiasi peran media terkait pemberitaan perkembangan pemilu secara objektif, akurat, dan seimbang. Tapi, dia mengingatkan media juga punya tanggung jawab moral dan etik untuk mencerdaskan publik, selain dari sisi bisnis.

Media massa, menurut Hari, perlu memperhatikan moral dan etik sebagai media dalam berbisnis. Bawaslu terbuka untuk melakukan kerja sama dengan media dalam konteks literasi pemilu.

Pemilu 2024, lanjutnya, merupakan pesta demokrasi yang sangat ketat, dengan jumlah calon yang mencapai ribuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga:

> Jelang Pemilu, Masyarakat Diminta Jaga Persatuan dan Kesatuan

> Pergulatan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Untungkan Anies-Cak Imin

Namun, Hari mengingatkan masih ada potensi penyebaran informasi palsu, disinformasi, atau provokasi yang dapat merusak kualitas pemilu dan memecah belah masyarakat dalam persaingan ketat pesta demokrasi. 

Bawaslu Kaltim telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi pemilu di kalangan masyarakat, seperti menyelenggarakan pertemuan, sosialisasi, dan edukasi. Hari mengatakan sebanyak 355 kegiatan literasi pemilu dengan melibatkan 21.000 orang peserta dari berbagai lapisan masyarakat telah digelar Bawaslu Kaltim.

"Kami berharap masyarakat tidak menerima informasi begitu saja, tetapi melakukan penyaringan sebelum menyebarkan atau menggunakan informasi tersebut," ujar Hari. 

Bawaslu juga mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif mengawasi pelaksanaan Pemilu, baik sebagai pengawas partisipatif maupun saksi. "Hasilnya, siapapun yang terpilih, dia akan memegang kekuasaan yang bisa mengubah atau mengendalikan nasib yang lain," katanya. (Z-6)