Bantu Masyarakat Cari Keadilan, Bamsoet Percayakan Umbu Pimpin Kantor Bantuan Hukum

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) baru saja mendirikan kantor law firm BS and Partner, Advocate, Curator, and Legal Consultant.

Ini merupakan kantor pelayanan hukum untuk korporasi dan bantuan hukum demi masyarakat para pencari keadilan.

Sebagai koleganya, Bamsoet mempercayakan kantor hukum tersebut dipimpin Dr Umbu Rudi Kabunang SH MH CLI.

Umbu Rudi Kabunang mengatakan sebuah kebanggaan besar untuk dirinya saat Ketua MPR RI Bamsoet sebagai pendiri mempercayakan dirinya menjadi pimpinan di kantor hukum tersebut.

Baca juga: Perlindungan Hukum Terhadap Brand Penting untuk Ciptakan Persaingan Sehat

“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar dan kami siap bekerja maksimal untuk membesarkan lembaga ini dan memberikan manfaat bagi masyarakat pencari kedailan,” kata Umbu usai me-launching kantor law firm BS and Partner, Advocate, Curator, and Legal Consultant, di Jakarta, Rabu (8/11).

Umbu mengatakan tujuan dibentuknya kantor law firm BS ini untuk membantu masyarakat dalam mencari keadilan hukum.

“Kami terus mengawal, seperti apa yang disampaikan Ketua MPR RI bahwa kantor law firm BS ini bisa bermanfaat untuk pencari keadilan hukum di luar sana,” ucap Umbu.

Sebagai informasi, Umbu yang berasal dari Sumba, NTB, kesehariannya sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta.

Adapun Bamsoet karena posisinya masih terikat sumpah jabatan sebagai Ketua MPR RI dan anggota Komisi III DPR RI, pada law firm tersebut bersama Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dan Anggota DPR RI Robert Kardinal berada dalam posisi senior partner (non aktif).

Baca juga: Ini Manfaat Pusat Bantuan Hukum dan Cara Masyarakat Bisa Mengaksesnya 

Para partner di law firm BS and Partner antara lain Presiden KAI Tjoetjoe Sandjajaj Hernanto, Wakil Presiden KAI Umar Husein, dan Wakil Presiden KAI Aldwin Rahadian.

Kemudian, Mantan Sekretaris Kepaniteraan dan Direktur di Mahkamah Agung Anton Suyatno, Mantan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol (Purn) Suhaidi Husein, serta Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur sekaligus Ahli Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Penanaman Modal Prof Faisal Santiago.

Ada juga Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Borobudur sekaligus ahli hukum pertambangan Ahmad Redi, Mantan Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI sekaligus pakar hukum tata negara Johnson Rajagukguk, ahli hukum tata negara Laksanto Utomo, dan ahli hukum tata negara Taufiqurrohman Syahuri.

Selanjutnya, ahli hukum pidana Eka Martiana Wulansari, Partnership Management Team Member Lecturer FHISIP Universitas Terbuka Sri Wahyu Kridasakti, dan pakar kebijakan publik Pascasarjana Universitas Terbuka Sofjan Arifin serta beberapa ahli hukum dari Unpad. (RO/S-2)