Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BAKAL calon presiden Anies Rasyid Baswedan buka suara mengenai putusan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Dia meyakini keputusan yang diambil MKMK telah objektif dan berdasarkan informasi yang benar.
"Kita hormati putusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang obyektif, transparan, mengandalkan pada data, dan informasi sahih," ujarnya usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Rabu (8/11).
Baca juga : Timnas Amin Ancang-Ancang Gugat Hasil Pilpres ke MK
Dia berharap putusan MKMK itu dapat menjaga kehormatan MK. Pasalnya, MK merupakan lembaga mahkamah tertinggi di Tanah Air.
“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di republik ini. Kita bicara konstitusi saja sudah tinggi," kata Anies.
"Ini mahkamahnya konstitusi, dan di situ ada Majelis Kehormatan MK, jadi tingginya tinggi ini. Karena ini sudah tuntas, selesai, kita hormati putusannya dan mudah-mudahan kita bisa terus menjaga marwah MK," sambung Anies.
Diketahui MKMK menetapkan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Hal itu sesuai dengan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi. ((Z-5)
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved