Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
WAKIL Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gunaidi mengklaim ada sekelompok orang yang ingin merusak nama Presiden Joko Widodo karena berdasarkan survei 82% masyarakat puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.
"Kasihan Pak Jokowi. Beliau difitnah, dicaci maki oleh orang-orang yang besar karena menggunakan namanya. Mereka ingin dan memaksa Jokowi mengikuti keinginan mereka, mendukung pilihan mereka. Jika tidak, nama Jokowi harus dirusak, agar 82% masyarakat yang puas akan kepemimpinan Jokowi, jadi membenci Jokowi," klaim Teddy.
Bahkan, lanjutnya, saat Jokowi menyatakan netral dalam Pemilu 2024, di tetap difinah, dicaci maki dan direndahkan.
Baca juga: Rombongan PDIP Ziarah Makam Bung Karno tanpa Jokowi-Gibran
"Beliau sebagai Presiden tidak bisa diatur sesuai keinginan baik Partai Politik, relawan dan lainnya. Beliau bukan petugas Partai tapi Presiden Republik Indonesia," tegas Teddy.
"Bahkan terhadap negara-negara adikuasa beliau punya sikap. Dari penguasaan freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, pelarangan eksport biji nikel, bauksit, tembaga dan lainnya. Ini yang membuat negara-negara adikuasa murka, tapi ini yang membuat rakyat menyukai beliau. Jokowi tidak bisa diatur negara-negara adikuasa."
Baca juga: Butuh Investasi, Jokowi akan Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Masuk ke IKN
"Maka dari itu, fitnah dan caci maki terhadap Presiden Jokowi akan terus dilakukan secara masif. Mereka menggunakan jurus mabok untuk mendegradasi Jokowi hanya karena Jokowi tidak bisa diatur dan dipaksa untuk berpihak pada mereka," pungkas pria yang juga merupakan juru bicara Partai Garuda itu. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved