Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gunaidi mengklaim ada sekelompok orang yang ingin merusak nama Presiden Joko Widodo karena berdasarkan survei 82% masyarakat puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.
"Kasihan Pak Jokowi. Beliau difitnah, dicaci maki oleh orang-orang yang besar karena menggunakan namanya. Mereka ingin dan memaksa Jokowi mengikuti keinginan mereka, mendukung pilihan mereka. Jika tidak, nama Jokowi harus dirusak, agar 82% masyarakat yang puas akan kepemimpinan Jokowi, jadi membenci Jokowi," klaim Teddy.
Bahkan, lanjutnya, saat Jokowi menyatakan netral dalam Pemilu 2024, di tetap difinah, dicaci maki dan direndahkan.
Baca juga: Rombongan PDIP Ziarah Makam Bung Karno tanpa Jokowi-Gibran
"Beliau sebagai Presiden tidak bisa diatur sesuai keinginan baik Partai Politik, relawan dan lainnya. Beliau bukan petugas Partai tapi Presiden Republik Indonesia," tegas Teddy.
"Bahkan terhadap negara-negara adikuasa beliau punya sikap. Dari penguasaan freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, pelarangan eksport biji nikel, bauksit, tembaga dan lainnya. Ini yang membuat negara-negara adikuasa murka, tapi ini yang membuat rakyat menyukai beliau. Jokowi tidak bisa diatur negara-negara adikuasa."
Baca juga: Butuh Investasi, Jokowi akan Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Masuk ke IKN
"Maka dari itu, fitnah dan caci maki terhadap Presiden Jokowi akan terus dilakukan secara masif. Mereka menggunakan jurus mabok untuk mendegradasi Jokowi hanya karena Jokowi tidak bisa diatur dan dipaksa untuk berpihak pada mereka," pungkas pria yang juga merupakan juru bicara Partai Garuda itu. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Sikap menjaga jarak dari orang baru yang ditunjukkan oleh trader Indonesia sesuai dengan sikap mereka dalam memilih broker keuangan.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Dari total responden, sebanyak 19,5% menilai Prabowo sebagai sosok tegas dan berwibawa.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Meningkatnya kesadaran publik dan dukungan yang kuat untuk pengurangan metana harus mendorong perubahan sistemik di sektor persampahan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved