Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PAKAR politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai rumitnya konstruksi politik berdampak pada kebenaran yang bersifat relatif bukan lagi orisinil. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai informasi khususnya hoaks yang disebarkan secara masif tanpa ada informasi pembanding (klarifikasi) yang pada akhirnya menjadi kebenaran.
"Rumitnya konstruksi politik kita itu bicara soal hoaks. Pada era sekarang ini kebenaran ini menjadi relatif. Kenapa relatif sesuatu yang dianggap informasi biasa yang itu kemudian dihembuskan begitu derasnya, begitu banjirnya. Kalau tidak ada yang menangkal dan tidak ada mengklarifikasi maka ini akan menjadi kebenaran, ini membahayakan," jelasnya.
Dampak hoaks juga memberikan kesulitan kepada publik di arus bawa. Ujang mencontohkan seorang ustadz yang ditangkap polisi karena dituduh menyebar hoaks yang kemudian ditangkap dua tahun setelahnya.
Baca juga: Penguatan Literasi dan Penegakan Hukum Kunci Lawan Hoaks
"Ustad ini hanya mengetahui menyebar saja tidak membacanya. Ini kondisi yang sangat menyedihkan. Yang saya takutkan adalah ketika informasi hoaks ini dihembuskan begitu masif yang menjadi sebuah kebenaran maka tidak ada lagi kebenaran yang orisinil. Sehingga semua menjadi relatif inilah yang bahaya," ujarnya.
Dia menekankan dalam menciptakan demokrasi yang sehat yang kuat juga bermartabat maka suka atau tidak suka kita harus mengantisipasi perjalanan hoaks.
Baca juga: Isu Netralitas, Masyarakat Harus Lebih Intens Mengawal Pemilu
"Saya menebar hoaks misalnya dengan orang terdidik dengan buzzer yang memiliki intelektual yang tinggi dengan skema yang terstruktur sistematis dan masif pasti akan menjadi kebenaran. Penting sekali ada narasi pembanding atau narasi kebenaran ide dan gagasan yang muncul misalnya menjadi narasi yang mainstream maka hoaks itu akan muncul," sambungnya.
Di kesempatan yang sama Bersama Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2024, di gedung DPR, Kamis (2/11) sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq hoaks merupakan hasil dari lemahnya regulasi yang kita miliki.
"Kita berada di ruang dunia digital dan kita harus mengakui secara objektif bicara dunia digital dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, kalau berbicara perspektif regulasi kita ini sudah tertinggal 10 tahun. jadi dunia digital dan sudah merangsek semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dalam 10 tahun terakhir secara progresif," ungkapnya.
Selama ini platform informasi media yang ada memiliki penegak regulasi yang akan selalu siap memantau dan menegakkan aturan hukum.
"Lalu kenapa ini menjadi ramai menjadi ruwet karena basis regulasinya yang tidak lengkap," imbuhnya.
Menurutnya telah terjadi pergeseran diksi pemilu yang akhirnya menciptakan ruang persaingan yang sengit. Faktor power struggle juga hadir yang menambah bobot pertarungan kekuasaan. Dengan situasi demikian maka serangan pertarungan di dunia digital menjadi tidak bisa terelakan.
"Pemilu itu adalah pesta tapi sekarang di era reformasi terjadi pergeseran diksi. Jadi ketika kompetisi menjadi konsepsi besar dalam pemilu maka ada satu faktor yang akan menentukan seberapa kuat kompetisi dan kontestasi itu akan berlangsung di lapangan. apa faktornya adalah power struggle bagaimana bobot pertarungan kekuasaan aktor-aktor yang ikut dalam pemilu.
Sementara itu menurut anggota DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan sudah saatnya kurikulum kita mengajarkan tentang penggunaan media sosial yang terdidik dan beretika.
"Harus ada atau diatur dalam kurikulum sehingga ada pendidikan tentang itu kurikulum khusus. Bagaimana bermedia sosial sesuai dengan etika yang bermoral," katanya.
Syaifullah yang pernah menjadi dewan pengawas intelijen ini juga mengatakan media sosial memiliki banyak efek positif dibandingkan negatif. Hal yang paling membahayakan dalam media sosial jika digunakan untuk kepentingan operasi intelijen.
"Saya melihat banyak positifnya dibanding negatifnya yang berbahaya kalau ada operasi intelijen. Jadi operasi intelijen itu berbahaya seolah-olah semua baik, tingkat kepuasan publik seolah sangat baik. Itu yang bahaya," tukasnya. (Sru/Z-7)
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
Hoaks kesehatan biasanya selintas terlihat benar namun faktanya tidak begitu.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved