Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MASYARAKAT dinilai berperan penting dalam memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan adil dan transparan. Salah satu caranya, yakni memantau tindak-tanduk pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga peserta pemilu.
"Suasana Pemilu di 2024 agak beda, oleh karena itu peran masyarakat sipil harus lebih intens dan kuat lagi," kata peneliti Komite Pemilih Indonesia (TePI) Rendy Umboh di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis, 2 November 2023.
Rendy mengatakan diskusi publik belakangan ini marak terkait netralitas. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan hal itu di hadapan penjabat (pj) kepala daerah dan saat makan siang bersama tiga bakal calon presiden.
Baca juga: Kontestasi Pemilu Tak Sehat Lahirkan Pemerintahan Bebek
"Kita mengharapkan peran serta yang dibuat dari civil society baik sipil, pegiat pemilu, hingga perorangan untuk melakukan pemantauan masif," papar dia.
Rendy yakin Jokowi dan seluruh infrastruktur negara memahami pentingnya netralitas. Apalagi, hal itu sudah diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Wacana Hak Angket DPR Disebut Jalan Masuk Pemakzulan Jokowi
"Tidak mungkin (upaya tidak netral) di tempat terbuka, langsung saja diproses. Tapi tempat tertutup ini jadi tanda bagi kita dan bagaimana pemilih makin cerdas melihat situasi yang ada," ujar dia.
Selain itu, Rendy mengajak seluruh masyarakat mewaspadai aneka disinformasi dan hoaks. Supaya fokus publik tidak terpecah dan pesta demokrasi berjalan dengan baik.
"Kita positive thinking saja presiden sesuai pernyataannya akan netral di pilpres," jelas dia. (MGN/Z-7)
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Pemkab Garut akan membentuk tim untuk memantau hingga memastikan netralitas ASN. Tim akan memantau lapangan, juga menerima aduan terkait netralitas ASN.
Netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Barat termasuk wilayah Priangan Timur harus diawasi
Dalam fakta integritas setiap ASN berjanji akan bertindak netral.
perlu ada jeda lima tahun bagi mantan penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP yang ingin maju berkontestasi dalam pilkada
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Perlu adanya penguatan dari sisi etika penyelenggara pemilu agar pelanggaran tak terjadi lagi di kemudian hari.
Astri menjelaskan bahwa uang santunan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang telah menjadi prioritas penting dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti pelanggaran Pilkada 2024 yang terjadi jelang maupun saat hari pemungutan suara. Salah satu pelanggaran itu adalah praktik politik uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved