Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/10) pagi. Kunjungan itu ia lakukan beberapa jam sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menjadi petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) pertama yang membenarkan pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas pagi ini.
"Prabowo mau menghormati (SBY) sebagai bekas komandan. Katanya, itu tradisi dalam tentara meskipun sudah tidak menjabat lagi. Kalau akan melakukan satu langkah yang penting itu harus permisi, kulo nuwun dulu kepada mantan komandan. Pak SBY adalah mantan komandan beliau," ujar Yusril saat ditemui di depan kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Antarkan Prabowo-Gibran ke KPU, Sejumlah Menteri Ajukan Cuti
Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut membenarkan pertemuan itu.
"Tadi tentunya diterima dengan sangat baik. Alhamdulilah, senang bisa melihat dua tokoh bangsa, dua pemimpin yang kita harapkan bersahabat dari muda dan terus bersahabat untuk Indonesia yang semakin maju ke depan," kata AHY, yang merupakan putra sulung SBY.
Baca juga: Prabowo Berharap Gibran Tetap Jadi Kader PDIP
SBY, sambung AHY, dalam pertemuan itu tidak hanya memberikan doa dan dorongan, tetapi juga dukungan untuk membantu memenangkan Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, Partai Demokrat, dan PSI berencana mendaftarkan pasangan bakal capres-bakal cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke KPU Rabu pukul 10.00 WIB. (Ant/Z-11)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved