Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aparatur sipil negara (ASN) wajib netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya peran ASN berpengaruh besar dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Sebagai pilar kuat, ASN harus berintegritas, profesional, netral, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Kamis (19/10).
Ghufron menilai netralitas ASN penting dalam Pemilu 2024. Sebab, mereka wajib patuh dengan siapapun presiden yang terpilih nanti.
Baca juga: Tudingan Miring Aliran Dana Korupsi dan Potensi Penistaan Partai Politik
"Perlu diingat, ASN harus loyal kepada struktur pemerintahan, bukan pada individu yang menjabat di struktural tersebut," ucap Ghufron.
Larangan ASN berpolitik dalam pemilu tahun depan juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Integritas dinilai menjadi harga mati.
Baca juga: ASN tidak Netral Sumber Kerawanan Pemilu
"Pemilu harus berintegritas, sebab akan menentukan ketatanegaraan masa depan. Jika Pemilu sudah tidak berintegritas, maka bisa menghasilkan ASN yang tidak berintegritas," ujar Ghufron.
Meski begitu, ASN tetap boleh memilih jagoannya dalam Pemilu 2024. Namun, dilarang untuk memaksa atau merekomendasikan orang lain untuk satu suara.
"ASN boleh menentukan pilihan (di Pemilu), tapi tidak boleh mengajak orang lain memilih seorang calon," kata Ghufron.
Para ASN juga diharap tidak ikut dalam urusan kampanye dalam Pemilu 2024. Karena, kata Ghufron, mereka tidak dibayar untuk ikut campur dalam hal tersebut.
"Biarlah calon tersebut mengampanyekan diri, tapi sekali lagi ASN jangan ikut-ikutan bagian dari kampanye seorang calon," tutur Ghufron. (Z-3)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved