Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SEJARAH Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia mencerminkan salah satu perwujudan paling penting dari kedaulatan rakyat, saat peran masyarakat sangat signifikan dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
Peristiwa itu pertama kali terjadi di Indonesia pada 1955 dan menjadi tonggak bersejarah yang menandai partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi.
Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara pemilihan umum kedua digelar pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Baca juga: Ini Tips Menghindari Penipuan Deepfake Terkait Pemilu 2024 dari Kaspersky
Pemilu ini merupakan satu momen krusial yang terjadi selama masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dan kepemimpinan Presiden Soekarno.
Menurut Naskah Sumber Arsip Seri Pemilu, pemilihan umum pertama ini merupakan tahap awal dalam sejarah pemilu Indonesia.
Pada saat itu, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda Kecil Timur, Sunda Kecil Barat, dan Irian Barat.
Baca juga: ASN Yogyakarta Harus Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital
Sistem pemilihan yang digunakan pada waktu itu merupakan kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang.
Sistem distrik mengharuskan wilayah negara dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduk, dengan setiap distrik memilih satu anggota badan perwakilan rakyat.
Sementara sistem perwakilan berimbang menetapkan wilayah negara sebagai satu daerah pemilihan yang dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan administratif, dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
Selain itu, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih organisasi peserta pemilu (OPP), yang kemudian mengajukan calon-calon yang diatur dalam satu daftar.
Kursi yang akan diperoleh oleh setiap OPP ditentukan secara seimbang dengan besarnya dukungan pemilih, berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.
Pemilu pertama ini mendasarkan pelaksanaannya pada asas-asas yang sangat penting, seperti jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas, dan langsung.
Asas-asas ini memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, semua warga negara memiliki hak memilih dan dipilih, suara setiap pemilih memiliki nilai yang sama, suara pemilih tetap rahasia, pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, dan pemilih langsung memberikan suaranya tanpa perantara.
Sejarah pemilihan umum pertama di Indonesia adalah sebuah cerminan dari betapa pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan arah masa depan negara.
Meskipun dilakukan lebih dari setengah abad yang lalu, pemahaman kita tentang peristiwa ini tetap berharga dan relevan dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. (Z-1)
ATOM-ATOM dengan nomor atom 1 sampai 18 akan stabil bila kulit atom terluarnya berisi 8 elektron. Unutk itu, suatu atom dapat melepaskan atau menerima satu atau lebih elektron.
Semua atom dalam suatu unsur memiliki jumlah proton yang dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton.
Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron (n), proton (p), dan elektron (e). Neutron dan proton membentuk inti atom.
Berikut 30 surat dalam Juz Amma dari surat 114 sampai 85.
Semakin dalam benda tenggelam dalam cairan, semakin besar tekanan hidrostatis yang akan dikenakan padanya.
Apa saja perkara dalam salat berjemaah? Berikut penjelasan terhadap 11 perkara dalam salat berjemaah.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved