Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEJARAH Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia mencerminkan salah satu perwujudan paling penting dari kedaulatan rakyat, saat peran masyarakat sangat signifikan dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
Peristiwa itu pertama kali terjadi di Indonesia pada 1955 dan menjadi tonggak bersejarah yang menandai partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi.
Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara pemilihan umum kedua digelar pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Baca juga: Ini Tips Menghindari Penipuan Deepfake Terkait Pemilu 2024 dari Kaspersky
Pemilu ini merupakan satu momen krusial yang terjadi selama masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dan kepemimpinan Presiden Soekarno.
Menurut Naskah Sumber Arsip Seri Pemilu, pemilihan umum pertama ini merupakan tahap awal dalam sejarah pemilu Indonesia.
Pada saat itu, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda Kecil Timur, Sunda Kecil Barat, dan Irian Barat.
Baca juga: ASN Yogyakarta Harus Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital
Sistem pemilihan yang digunakan pada waktu itu merupakan kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang.
Sistem distrik mengharuskan wilayah negara dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduk, dengan setiap distrik memilih satu anggota badan perwakilan rakyat.
Sementara sistem perwakilan berimbang menetapkan wilayah negara sebagai satu daerah pemilihan yang dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan administratif, dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
Selain itu, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih organisasi peserta pemilu (OPP), yang kemudian mengajukan calon-calon yang diatur dalam satu daftar.
Kursi yang akan diperoleh oleh setiap OPP ditentukan secara seimbang dengan besarnya dukungan pemilih, berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.
Pemilu pertama ini mendasarkan pelaksanaannya pada asas-asas yang sangat penting, seperti jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas, dan langsung.
Asas-asas ini memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, semua warga negara memiliki hak memilih dan dipilih, suara setiap pemilih memiliki nilai yang sama, suara pemilih tetap rahasia, pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, dan pemilih langsung memberikan suaranya tanpa perantara.
Sejarah pemilihan umum pertama di Indonesia adalah sebuah cerminan dari betapa pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan arah masa depan negara.
Meskipun dilakukan lebih dari setengah abad yang lalu, pemahaman kita tentang peristiwa ini tetap berharga dan relevan dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. (Z-1)
SEKARANG kita belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 5 SD (sekolah dasar) semester 2. Ini terdiri dari tiga bab. Apa saja isinya? Simak tulisan berikut.
MARI kita belajar materi Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 4 SD (sekolah dasar) Kurikulum Merdeka semester 2. Ada apa saja di pelajaran PAI kelas 4 SD semester 2? Berikut rangkumannya.
MARI kita belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 4 SD (sekolah dasar) semester 1. Ada lima materi yang akan kita pelajari di kelas 4 SD semester 1. Mari kita belajar bersama.
Bahkan banyak alat elektronik yang terdapat komponen magnet di dalamnya. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang magnet simak penjelasan berikut.
DALAM Bab 10 tentang Teknologi Ramah Lingkungan buku IPA Kelas 9 disampaikan sejumlah contoh terkait di berbagai bidang, seperti energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Masih ingat?
Nah, ada dua contoh teknologi tidak ramah lingkungan yaitu minyak bumi dan batu bara. Berikut penjelasannya.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved