Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Suhud Alynudin menyoroti terkait kinerja Penjabat Gubernur (Pj) Heru Budi Hartono. Menurutnya, status Heru yang masih menjabat juga sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) tidak baik bagi Jakarta.
"Status Penjabat Gubernur Jakarta yang merangkap jabatan tidak baik untuk Jakarta yang mengalami kemunduran tata kelola di era Heru," ujarnya kepada awak media, Rabu (11/10).
Lebih lanjut, Suhud mengatakan Pj Gubernur yang ditunjuk oleh presiden harus fokus membenahi persoalan Jakarta sepenuhnya.
Baca juga : Heru Kaji Usul Kapolri Ganjil Genap Untuk Motor di DKI
"Apalagi dengan perubahan status yang tidak lagi sebagai Ibukota, hanya sebagai Daerah Khusus Jakarta," jelas Suhud.
Baca juga : Setahun Heru Budi Jabat PJ Gubernur DKI, PDIP : Lemah di Komunikasi Publik
Lebih lanjut, Politisi PKS itu menyebut persoalan menumpuk di Jakarta seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, hingga pengolahan sampah tidak teratasi yang justru menggerus anggaran hingga Rp3 triliun.
"Transportasi publik yang belum optimal dan menjangkau seluruh daerah, perumahan yang tidak terjangkau buat masyarakat berpenghasilan rendah, air minum yang kualitasnya hanya air bersih dan belum menjangkau semua penduduk dan bertumpuk masalah lain. Semuanya ini tidak mungkin dikerjakan dengan nyambi pekerjaan lain yang juga butuh konsentrasi," jelasnya.
Menurutnya, ada kesanyang timbul di masyarakat bahwa Pj hanya menjalankan agenda politik pemerintah pusat. Ia berharap, pandangan miring tersebut perlu dibantah Heru.
"Pandangan miring ini perlu dibantah Heru melalui kesungguhan kerja dan profesional. Masyarakat mengharapkan Jakarta layak ditempati dan menyenangkan," pungkasnya. (Z-8)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, secara aktif mendorong Kwarda Pramuka Jawa Tengah untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Orang nomor satu di Jawa Barat itu pun sempat blusukan menyusuri gang Kampung Babakan Ampera yang dihuni 1.327 Kepala Keluarga (KK
Tiga mantan gubernur di tiga provinsi belum menjadi pilihan mayoritas publik
Perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta ini mengangkat tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu saat kembali atau balik ke Jakarta setelah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved