Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Suhud Alynudin menyoroti terkait kinerja Penjabat Gubernur (Pj) Heru Budi Hartono. Menurutnya, status Heru yang masih menjabat juga sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) tidak baik bagi Jakarta.
"Status Penjabat Gubernur Jakarta yang merangkap jabatan tidak baik untuk Jakarta yang mengalami kemunduran tata kelola di era Heru," ujarnya kepada awak media, Rabu (11/10).
Lebih lanjut, Suhud mengatakan Pj Gubernur yang ditunjuk oleh presiden harus fokus membenahi persoalan Jakarta sepenuhnya.
Baca juga : Heru Kaji Usul Kapolri Ganjil Genap Untuk Motor di DKI
"Apalagi dengan perubahan status yang tidak lagi sebagai Ibukota, hanya sebagai Daerah Khusus Jakarta," jelas Suhud.
Baca juga : Setahun Heru Budi Jabat PJ Gubernur DKI, PDIP : Lemah di Komunikasi Publik
Lebih lanjut, Politisi PKS itu menyebut persoalan menumpuk di Jakarta seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, hingga pengolahan sampah tidak teratasi yang justru menggerus anggaran hingga Rp3 triliun.
"Transportasi publik yang belum optimal dan menjangkau seluruh daerah, perumahan yang tidak terjangkau buat masyarakat berpenghasilan rendah, air minum yang kualitasnya hanya air bersih dan belum menjangkau semua penduduk dan bertumpuk masalah lain. Semuanya ini tidak mungkin dikerjakan dengan nyambi pekerjaan lain yang juga butuh konsentrasi," jelasnya.
Menurutnya, ada kesanyang timbul di masyarakat bahwa Pj hanya menjalankan agenda politik pemerintah pusat. Ia berharap, pandangan miring tersebut perlu dibantah Heru.
"Pandangan miring ini perlu dibantah Heru melalui kesungguhan kerja dan profesional. Masyarakat mengharapkan Jakarta layak ditempati dan menyenangkan," pungkasnya. (Z-8)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, secara aktif mendorong Kwarda Pramuka Jawa Tengah untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Orang nomor satu di Jawa Barat itu pun sempat blusukan menyusuri gang Kampung Babakan Ampera yang dihuni 1.327 Kepala Keluarga (KK
Tiga mantan gubernur di tiga provinsi belum menjadi pilihan mayoritas publik
Perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta ini mengangkat tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu saat kembali atau balik ke Jakarta setelah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved