Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEHADIRAN bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk mengikuti diskusi bersama komunitas aktivis pro demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia, mendapatkan hambatan. Izin diskusi yang berlokasi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), kota Bandung, Minggu 8 Oktober, dibatalkan tanpa keterangan tertulis oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar.
Menanggapi itu, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, menuturkan harus dicari faktor-faktor penyebab dari tidak diizinkannya kegiatan tersebut.
“Apakah karena faktor teknis, prosedur, atau faktor politis,” ungkap Lili kepada Media Indonesia, Minggu (8/10).
Jika terbukti berhubungan dengan faktor politis, Lili menekankan semestinya pelarangan seperti itu tidak boleh terjadi. “Karena itu bagian dari hak setiap warga negara untuk melakukan kegiatan, siapa pun itu,” terangnya.
“Siapa pun tidak boleh melakukan tindakan atau kebijakan yang menghambat untuk melakukan aktivitas, sepanjang kegiatan itu tak bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang,” tegasnya.
Lili mengimbau seharusnya pemerintah termasuk pemda itu memfasilitasi diskusi dengan memberikan izin bukan malah menghambat dengan tak memberikan izin. (Ykb/Z-7)
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved