Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SYAHRUL Yasin Limpo menjelaskan alasan dirinya mundur sebagai menteri pertanian. Ia menuturkan saat ini tengah menghadapi kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang sedang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius," ujar Syahrul pada media seusai menyampaikan surat pengunduran diri pada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (5/10).
Seperti diberitakan, Mentan tengah terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah menggeledah rumah dinas SYL di kawasan Widya Chandra dan ruang kerjanya di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta, pada akhir September 2023. Syahrul menyampaikan bahwa proses hukum masih berjalan sehingga masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma pada dirinya terlebih dahulu.
Baca juga: Novel Baswedan Sebut Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK sebagai Skandal Besar
"Saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi saya terlebih dahulu karena biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi," ujarnya.
Syahrul juga menjelaskan bahwa ia baru saja kembali dari Roma, Italia. Di sana, terang Syahrul, ia hadir mendapatkan penghargaan mewakili Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia, terangnya, mendapat penghargaan itu karena dianggap memiliki praktik baik dalam pengendalian hama penyakit unggas maupun hewan besar.
Baca juga: Wapres Pastikan Program Pertanian di Kementan Tetap Berjalan
"Itu mendapatkan apresiasi dunia," ujar dia.
Selain itu, Syahrul menjelaskan ia juga meraih penghargaan dari Institute for Policy Analysis of Conflict. Mentan mengatakan akan menghadapi kasus hukum yang menyeretnya.
"Saya orang Bugis, Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat atau jabatan. Biarkan saya hadapi ini dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa urus rakyat," tuturnya.
"Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat berani tanggung jawab dan saya siap bertanggung jawab," imbuh Syahrul.
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri ke Mensesneg, Syahrul sempat menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan pemerasan yang dialaminya berkaitan dengan proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berharap pengunduran dirinya tidak mengganggu kinerja pemerintah.
"Saya belum ada istirahat ini karena tadi saya juga diperiksa di Polda dan capek banget rasanya saya hadapi ini semua. Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak Presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," terang Syahrul.
Syahrul sempat dikabarkan belum akan kembali ke Indonesia setelah kunjungan dari Roma, Italia. Namun, pada Rabu (4/10), ia kembali ke tanah air. Menyangkut dugaan korupsi di KPK yang menyeretnya, Syahrul menjelaskan telah memberikan keterangan atas kasus itu pada KPK.
"Kalau itu bicara saya sudah diambil keterangan selama 3 jam. Haruslah sebagai warga negara yang baik," tukas dia. (Ind/Z-7)
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Jokowi dan Hun Sen membahas dan menjajaki peluang-peluang kerja sama perdagangan antara Jakarta dan Phnom Penh, termasuk perdagangan di bidang militer.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.
Asep mengatakan, hitungan kasar itu didapat dari perjanjian komitmen fee sebesar 10 sampai 20 persen tiap proyek yang dikerjakan. Nilai total proyek menyentuh Rp231,8 miliar.
Asep menerangkan, HEL selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I Sumut, berperan sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas beberapa hal.
Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang).
Ia menyebut kasus itu sebagai tamparan keras terhadap dirinya karena selama ini telah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk menghadirkan integritas dan kejujuran
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved