Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Namun, ia membantah ditawari kursi calon wakil presiden (cawapres).
"Kita enggak pernah bicara cawapreslah, bukan area saya untuk biacara capres cawapres bukan area saya," ujar Mahfud ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10).
Mahfud menjelaskan hanya pemimpin partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan calon presiden (capres) dan cawapres. Sedangkan pertemuannya dengan Mega, hanya sebatas membahas ideologi konstitusi.
"Soal ideologi konstitusi, soal macam macam, eks mahasiswa ikatan dinas misalnya ya yang mahasiswa di luar negeri yang belum pulang," bebernya.
Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo telah mendengar dua nama calon pendampingnya yang sudah berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Nama tersebut yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Iya, semua isunya menguat," ujar Ganjar menjelang acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (29/9). (Z-6)
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
PADA Februari 2004, sejarah mencatat langkah diplomasi penting Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat menginjakkan kaki di Teheran, Iran.
WAFATNYA Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei, pada akhir Februari 2026 telah mengguncang peta geopolitik global.
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved