Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMINDAHAN ibu kota ke Kalimantan Timur disebut bukan hal mendesak bagi masyarakat. Hal itu dinilai menjadi alasan masih banyak publik yang belum tahu soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Ketidaktahuan publik menandakan bagi publik tidak ada urgensi IKN dijadikan program nasional untuk kondisi sekarang," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Ternyata IKN Gak Dikenal Rakyat?" Minggu (1/10).
Dedi menyinggung klaim pemerintah soal IKN sebagai program terbesar di Asia bahkan dunia, Nyatanya, masyarakat merasa tidak ada dampak apa-apa dari program itu. "Sehingga publik menilai itu bukan sesuatu yang harus diketahui," papar dia.
Baca juga: Pembangunan IKN Diklaim Dongkrak Ekonomi Kaltim
Dedi menyebut masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu soal IKN menjadi kegagalan agenda pemerintah. Terutama dalam menyampaikan propaganda ihwal program prioritas. "IKN sulit dapat dukungan rakyat dan apatismenya tinggi dari kelompok masyarakat," jelas dia.
Dedi menuturkan hal itu sejalan dengan survei IPO. Jajak pendapat itu menunjukkan 53 persen responden tidak yakin atas kesuksesan IKN. "Artinya angkanya cukup tinggi bahkan ada keraguan publik terhadap Badan Otorita IKN," ucap dia.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dinilai tidak Historis
Kehadiran IKN dinlai mantan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli tidak berdampak signifikan untuk memakmurkan masyarakat. Pemerintah seharusnya menggenjot hal itu melalui kebijakan yang nyata. "Apakah (IKN) akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah? Kagak," kata Rizal.
Rizal mengatakan cara paling tepat ialah mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu beleid itu mengatur alokasi khusus.
"Kabupaten dan provinsi yang menghasilkan minyak bumi dan gas dapat 10% dari hasil ekspor. Itu kenapa Riau, Balikpapan, dan Samarinda maju karena ada uang dari pemerintah pusat," ujar dia.
Rizal menyebut ketentuan itu bisa disesuaikan dengan kondisi terkini. Misalnya kabupaten dan provinsi yang menghasilkan batu bara dapat 10% dari hasil ekspor. "Kemudian yang menghasilkan mineral dapat 10% dari ekspor. Maka Sulawesi dan Maluku akan kaya raya," papar dia. (Z-3)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved