Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi itu disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center.
"Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pemilu 2024," kata AHY di lokasi, Kamis (21/9).
Pada momentum tersebut AHY menyampaikan rasa optimisnya pada Prabowo dapat mewujudkan Indonesia Maju. AHY juga menitipkan dua harapan besar kepada Menteri Pertahanan itu.
Baca juga: Demokrat: AHY Umumkan Dukungan Bacapres saat Rapimnas
Harapan pertama, yakni segala hal baik dari presiden Soekarno hingga Joko Widodo diharapkan dapat dijaga. AHY menilai hal itu sebagai makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan.
"Terlebih ketika berbicara tentang kerangka dasar bernegara. Kita harus jaga dan tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ucap AHY.
Baca juga: Cawapres Prabowo akan Dibahas Usai Deklarasi Partai Demokrat
Harapan kedua, yaitu segala hal yang dalam baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan. Menurut AHY, masih banyak persoalan bangsa dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan baik di berbagai sektor.
"Inilah esensi dari perubahan dan perbaikan yang harus kita perjuangkan. Tapi saya optimis, mengapa, karena Pak Prabowo mengatakan konstanta dalam kehidupan sejatinya adalah perubahan itu sendiri," ujar AHY.
Sementara itu, Prabowo menyampaikan terima kasih atas deklarasi tersebut. Prabowo bertekad mengemban baik kepercayaan itu dan berjanji tak bakal mengecewakan.
"Dukungan tersebut bagi saya adalah suatu wujud kepercayaan dan harapan yang diletakan di atas pundak saya bersama dengan partai-partai lain yang sudah mengusung saya," kata AHY.
Pada Rapimnas Demokrat ini dihadiri hampir seluruh ketua umum (Ketum) partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM). Yakni, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Kemudian, Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Ketum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, Ketum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono, Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Isyana Bagoes Oka. (MGN/Z-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
INDONESIA dan pemerintah Inggris meluncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London, Inggris, Senin (19/1) waktu setempat.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved