Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, mengatakan model penjegalan pengusaha untuk mendukung calon presiden tertentu seperti yang dialami Anies Baswedan bukanlah hal baru. Menurutnya, fenomena itu kerap muncul jelang pemilihan presiden dengan tujuan melemahkan lawan politik.
"Sebenarnya ini udah pola umum yang terjadi sejak lama kalau ada pengusaha yang ingin menyumbang kepada pihak oposan, atau lawan pemerintah, pasti akan dikerjai," kata Ujang kepada Media Indonesia, Rabu (20/9).
Menurut Ujang, penjegalan para pengusaha dalam mendukung calon presiden tertentu merupakan pola umum setiap gelaran pilpres. Ia menyebut praktik itu tidak baik bagi Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi. Oleh karenanya, fenomena yang diungkap Anies dinilainya dapat merusak demokrasi.
Baca juga: Prabowo tidak Permasalahkan Masyarakat Terima Uang dari Politisi
"Itu cerita lama yang terjadi di politik belakang layar dan hingga saat ini terjadi, begitu juga menimpa Anies. Jadi tidak bagus, tidak baik, tapi itu kerap terjadi setiap pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Anies yang diusung sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengaku pengusaha besar tidak berani mendekati dan membantunya dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Baca juga: Pengusaha Besar Takut Bantu Anies, Penguasa Dinilai belum Dewasa Berpolitik
"Takut, karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain," ungkap Anies dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan di UGM, Yogyakarta, Selasa (19/9).
Anies menduga, alat negara mengintimidasi pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2024. Ia mencontohkan, pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang pernah membantu kegiatan relawannya justru diperiksa pajak. Pemeriksaan itu dilakukan dengan dalih acak.
"Katanya random, tapi sepuluh-sepuluh perusahan miliknya, seluruhnya, diperiksa pajaknya. Apa yang terjadi? Takut mereka membantu."
(Z-9)
5 konglomerat bertemu Prabowo di Hambalang, pasar menyorot saham grup mereka. Ada yang naik hingga 23% dan ada yang turun sampai 35%. Cek datanya di sini.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan 5 konglomerat dinilai positif. Namun Indef menegaskan Indonesia Incorporated harus diwujudkan lewat kebijakan industri, bukan sekadar dialog.
Profil lengkap Franky Widjaja, nakhoda Sinar Mas Group, pengaruh bisnisnya terhadap IHSG, dan hasil pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo di Hambalang.
Atau, yang dikhawatirkan banyak kalangan, jangan-jangan itu wujud dari koncoisme yang bisa berdampak buruk pada bangsa dan negara?
MENTERI PKP Maruarar Sirait mengajak para pengusaha besar yang menjadi konglomerat untuk ikut serta bergotong royong mensukseskan Program Pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Sandiaga menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini membutuhkan pengusaha muda yang memiliki agility (kelincahan) dan integritas tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
UPAH minimum provinsi atau UMP DKI 2026 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini (24/12). Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI 2026 dapat diterima banyak pihak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved