Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, mengatakan model penjegalan pengusaha untuk mendukung calon presiden tertentu seperti yang dialami Anies Baswedan bukanlah hal baru. Menurutnya, fenomena itu kerap muncul jelang pemilihan presiden dengan tujuan melemahkan lawan politik.
"Sebenarnya ini udah pola umum yang terjadi sejak lama kalau ada pengusaha yang ingin menyumbang kepada pihak oposan, atau lawan pemerintah, pasti akan dikerjai," kata Ujang kepada Media Indonesia, Rabu (20/9).
Menurut Ujang, penjegalan para pengusaha dalam mendukung calon presiden tertentu merupakan pola umum setiap gelaran pilpres. Ia menyebut praktik itu tidak baik bagi Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi. Oleh karenanya, fenomena yang diungkap Anies dinilainya dapat merusak demokrasi.
Baca juga: Prabowo tidak Permasalahkan Masyarakat Terima Uang dari Politisi
"Itu cerita lama yang terjadi di politik belakang layar dan hingga saat ini terjadi, begitu juga menimpa Anies. Jadi tidak bagus, tidak baik, tapi itu kerap terjadi setiap pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Anies yang diusung sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengaku pengusaha besar tidak berani mendekati dan membantunya dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Baca juga: Pengusaha Besar Takut Bantu Anies, Penguasa Dinilai belum Dewasa Berpolitik
"Takut, karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain," ungkap Anies dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan di UGM, Yogyakarta, Selasa (19/9).
Anies menduga, alat negara mengintimidasi pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2024. Ia mencontohkan, pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang pernah membantu kegiatan relawannya justru diperiksa pajak. Pemeriksaan itu dilakukan dengan dalih acak.
"Katanya random, tapi sepuluh-sepuluh perusahan miliknya, seluruhnya, diperiksa pajaknya. Apa yang terjadi? Takut mereka membantu."
(Z-9)
Atau, yang dikhawatirkan banyak kalangan, jangan-jangan itu wujud dari koncoisme yang bisa berdampak buruk pada bangsa dan negara?
MENTERI PKP Maruarar Sirait mengajak para pengusaha besar yang menjadi konglomerat untuk ikut serta bergotong royong mensukseskan Program Pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Luhut Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan membangun family office atau kantor keluarga untuk menarik dana-dana orang kaya dunia agar ditampung di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang agar waspada terhadap konglomerat
PM Israel Benjamin Netanyahu dan istrinya, Sara Netanyahu, berlindung di bunker villa mewah milik konglomerat Simon Falic di Yerusalem saat Iran melakukan serangan balik.
Ikon pop dunia Rihanna, pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan putri Donald Trump, Ivanka, hari ini hadir di antara orang-orang kaya dan selebritas terkenal lainnya.
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
UPAH minimum provinsi atau UMP DKI 2026 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini (24/12). Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI 2026 dapat diterima banyak pihak
Mukota bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang strategis untuk menyiapkan kepemimpinan dunia usaha yang visioner dan relevan dengan tantangan global.
Kylie Jenner mengungkapkan bahwa ia menjalani terapi sel punca untuk menangani sakit punggung yang tak kunjung reda sejak melahirkan anak bungsunya.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DK Jakarta, Uchy Hardiman mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved