Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai penguasa belum berdewasa dalam politik. Hal itu disampaikannya menanggapi pengakuan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan soal ketakutan pengusaha besar untuk mendukung Anies.
Menurut Hendri, demokrasi di Tanah Air dapat langgeng terlaksana kalau pemerintah melakukan pemerataan ekonomi, hukum yang tidak tebang pilih, dan kedewasaan dalam berpolitik. Pengakuan Anies itu menjadi indikator bahwa penguasa masih belum dewasa dalam berpolitik.
"Nampaknya kedewasaan politik penguasa itu perlu dipertanyakan dalam sistem demokrasi di Indonesia ini," katanya kepada Media Indonesia, Selasa (19/9).
Baca juga: Anies Tekankan Gerakan Perubahan Bukan Berarti Membatalkan Kebijakan
Oleh karena itu, Hendri menyebut Indonesia memerlukan perubahan yang benar-benar berarti, termasuk pada sisi penerapan demokrasi. Jika hal itu tidak diubah, ia menyebut sistem demokrasi di Indonesia akan menjadi tertawaan dunia.
Sebelumnya, Anies mengaku pihak-pihak yang membantunya menuju kontestasi Pilpres 2024 berasal dari pengusaha kelas menengah. Ia menyebut, pengusaha besar tidak berani mendekatinya.
Baca juga: Anies Sebut Konglomerat Takut Mendukungnya, Sering Diperiksa Pajak
"Takut, karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain," ungkap Anies dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan di UGM, Yogyakarta.
Anies mencontohkan, pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang pernah membantu kegiatan relawannya justru diperiksa pajak. Pemeriksaan itu dilakukan dengan dalih acak. "Katanya random, tapi sepuluh-sepuluh perusahan miliknya, seluruhnya, diperiksa pajaknya. Apa yang terjadi? Takut mereka membantu."
Anies menduga, alat negara mengintimidasi pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2024. (Tri/Z-7)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved