Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus independen seperti dulu. Khususnya sebelum revisi Undang-Undang KPK disahkan.
"KPK harus independen lagi seperti dulu, ya," kata Anies dalam program Mata Najwa on Stage dengan tema 3 Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 19 September 2023.
Anies menuturkan revisi Undang-Undang KPK membuat independensi KPK dipertanyakan. Salah satunya saat pegawai KPK diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: KPK Tahan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
"Konkretnya, ketika ada revisi yang membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri," ucap Anies.
Selain itu, posisi KPK yang di bawah Presiden langsung. Menurut Anies, posisi itu membuat KPK tidak bebas.
Baca juga: Anies Tekankan Gerakan Perubahan Bukan Berarti Membatalkan Kebijakan
"Posisinya di bawah presiden, bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang untuk menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini KPK masih diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Oleh karena itu, Anies pun bersedia ketika diperiksa penyidik KPK terkait kasus Formula E Jakarta.
"Saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? masih banyak orang-orang baik yang bertahan yang selalu menjaga integritas di dalam tubuh KPK, itu harapan kita, itu andalan kita," tegas Anies. (MGN/Z-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved