Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden ke pada partai politik. Hal itu keungkapkan kepala negara menjawab isu soal keterlibatannya dalam mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pencalonan presiden 2024.
"Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusan presiden. Sudah," ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9). Jokowi berkunjung untuk mengecek harga kebutuhan pokok terutama beras yang belakangan ini mengalami kenaikan.
Kabar adanya peran Jokowi memberikan dukungan pada Prabowo dan Erick disampaikan oleh Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng) KH Muhammad Yusuf Chudlori atau biasa dipanggil Gus Yusuf. Dalam video yang beredar, Ia mengungkap alasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meninggalkan koalisi dengan Partai Gerindra untuk bergabung dengan Partai Nasdem.
Baca juga: Jelang Pilpres, Permintaan Konsolidasi Kekuatan NU Bisa Bermakna Politik
Menurutnya Jokowi meminta pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk mendukung Prabowo dan Erick. Gus Yusuf mengungkap itu disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengirimkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Ahad (23/7).
Secara terpisah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak membantah pernyataan Ketua Gus Yusuf. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa Gus Yusuf dikenal sebagai sosok yang jujur. Selain itu, Jazilul juga mengatakan hal yang dikatakan Gus Yusuf sudah menjadu rahasia umum.
Baca juga: Pengamat: Cawe-cawe Jokowi Skandal Politik di Akhir Masa Jabatan
"Dan juga yang disampaikan Gus Yusuf itu sebetulnya sudah menjadi rahasia umum," ucap Jazilul. (Z-3)
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved