Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden ke pada partai politik. Hal itu keungkapkan kepala negara menjawab isu soal keterlibatannya dalam mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pencalonan presiden 2024.
"Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusan presiden. Sudah," ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9). Jokowi berkunjung untuk mengecek harga kebutuhan pokok terutama beras yang belakangan ini mengalami kenaikan.
Kabar adanya peran Jokowi memberikan dukungan pada Prabowo dan Erick disampaikan oleh Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng) KH Muhammad Yusuf Chudlori atau biasa dipanggil Gus Yusuf. Dalam video yang beredar, Ia mengungkap alasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meninggalkan koalisi dengan Partai Gerindra untuk bergabung dengan Partai Nasdem.
Baca juga: Jelang Pilpres, Permintaan Konsolidasi Kekuatan NU Bisa Bermakna Politik
Menurutnya Jokowi meminta pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk mendukung Prabowo dan Erick. Gus Yusuf mengungkap itu disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengirimkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Ahad (23/7).
Secara terpisah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak membantah pernyataan Ketua Gus Yusuf. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa Gus Yusuf dikenal sebagai sosok yang jujur. Selain itu, Jazilul juga mengatakan hal yang dikatakan Gus Yusuf sudah menjadu rahasia umum.
Baca juga: Pengamat: Cawe-cawe Jokowi Skandal Politik di Akhir Masa Jabatan
"Dan juga yang disampaikan Gus Yusuf itu sebetulnya sudah menjadi rahasia umum," ucap Jazilul. (Z-3)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved