Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden ke pada partai politik. Hal itu keungkapkan kepala negara menjawab isu soal keterlibatannya dalam mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pencalonan presiden 2024.
"Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusan presiden. Sudah," ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9). Jokowi berkunjung untuk mengecek harga kebutuhan pokok terutama beras yang belakangan ini mengalami kenaikan.
Kabar adanya peran Jokowi memberikan dukungan pada Prabowo dan Erick disampaikan oleh Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng) KH Muhammad Yusuf Chudlori atau biasa dipanggil Gus Yusuf. Dalam video yang beredar, Ia mengungkap alasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meninggalkan koalisi dengan Partai Gerindra untuk bergabung dengan Partai Nasdem.
Baca juga: Jelang Pilpres, Permintaan Konsolidasi Kekuatan NU Bisa Bermakna Politik
Menurutnya Jokowi meminta pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk mendukung Prabowo dan Erick. Gus Yusuf mengungkap itu disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengirimkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Ahad (23/7).
Secara terpisah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak membantah pernyataan Ketua Gus Yusuf. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa Gus Yusuf dikenal sebagai sosok yang jujur. Selain itu, Jazilul juga mengatakan hal yang dikatakan Gus Yusuf sudah menjadu rahasia umum.
Baca juga: Pengamat: Cawe-cawe Jokowi Skandal Politik di Akhir Masa Jabatan
"Dan juga yang disampaikan Gus Yusuf itu sebetulnya sudah menjadi rahasia umum," ucap Jazilul. (Z-3)
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved