Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah melakukan rapat bersama terkait konsolidasi tim pemenangan bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tetapi belum menghasilkan keputusan konkret. Karena kedua partai politik (parpol) tersebut tengah menanti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Tentunya karena ini adalah pertemuan pertama maka hari ini belum bisa diputuskan belum bisa disimpulkan karena Pertama kami masih menunggu PKS untuk kita rumuskan bersama sama," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).
PKS belum memutuskan bergabung ke barisan Anies-Cak Imin karena menunggu keputusan rapat Majelis Syuro. Sementara, PKS juga tegas mendukung Anies sebagai capres.
Baca juga : Cak Imin Tegaskan Tak Dompleng NU
Ali menambahkan belum adanya keputusan konkret karena dipengaruhi beberapa hal yang harus dikonsultasikan kembali ke tiap partai. Hal ini menyangkut teknis dalam perumusan tim pemenangan.
Baca juga : PKS Tak Hadir di Rapat Perdana Bareng PKB, NasDem Tak Mau Berburuk Sangka
"Sehingga pembentukan tim pemenangan nasional itu nanti akan kita kukuhkan setelah parpol koalisi sudah dinyatakan lengkap dan melaksanakan konsultasi kepada capres," ujar Ali.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan rapat tersebut berlangsung hangat. Berbagai hal dibicarakan.
"Konsolidasi pemenangan berlangsung hangat semangat dan penuh gairah untuk segera bekerja. Kita adem pasti di NasDem," ujar Jazilul.
Lalu, nomenklatur dari tim pemenangan ini sudah disusun. Selain itu, rapat ini juga menyepakati pengurus NasDem dan PKB diinstruksikan untuk menyukseskan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
"DPP NasDem dan PKB akan menginstruksikan kepada semua jajarannya dari pusat sampai daerah cabang sampai ranting melakukan komunikasi dan konsolidasi," ujarnya. (MGN/Z-8)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved