Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Informasi Ahmad Iman Syukri mengungkapkan kronologi berpisahnya PKB dengan Partai Gerindra yang semula tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Iman menuturkan, sejak awal, PKB memegang komitmen dengan Gerindra. Namun seiring berjalannya waktu, komitmen itu luntur karena pemilihan cawapres tidak kunjung dikehendaki Gerindra.
Padahal, kata Iman, dalam kesepakatan dengan Gerindra, urusan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan, tidak ada larangan jika Cak Imin ingin mencalonkan dirinya untuk mendampingi Prabowo.
“Di forum-forum saat di Sidoarjo, atau di Magelang dan lainnya, Prabowo juga ngomong begitu. Artinya lama kelamaan, mungkin pak Prabowo kita hormati pertimbangan lainnya,” ungkap Iman kepada Media Indonesia, Senin (4/9).
Baca juga: PKB Tancap Gas Kenalkan Duet Anies-Cak Imin di Dapil Surabaya-Sidoarjo
Belum lagi adanya perubahan nama dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) tanpa sepengetahuan Cak Imin.
“Ini melanggar perjanjian. Berarti KKIR otomatis bubar. Ya akhirnya kita rapat dan otomatis bubar,” tuturnya.
Baca juga: Anies-Muhaimin Simbol Pilpres 2024 Damai Tanpa Perpecahan
Iman juga menuturkan bahwa kerjasama antara PKB dan Gerindra belum ada surat resmi yang mengikat.
“Bahwa PKB dengan Gerindra belum ada, surat resmi DPP PKB untuk dukung Prabowo hanya menjalin hubungan artinya belum mengikat. Belum ada juga Gerindra menyurati PKB. Berbeda PAN dan Golkar yang telah berkirim surat ke Gerindra,” tandasnya. (Z-11)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved