Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
SERIKAT Buruh Sejahtera Independen (SBSI) '92 dalam Rapat Koordinasi Nasional Khusus (Rakornasus) di Jakarta, Jumat (25/8), menyatakan sepakat untuk melakukan perubahan yang berkeadilan dan mengganti pemerintahan tingkat nasional.
"SBSI '92 mendukung dan memenangkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden RI Tahun 2024-2029," kata Sekjen SBSI '92 Asep Djamaludin dalam keterangannya.
Hasil Rakornasus SBSI '92 itu langsung diserahkan kepada Sudirman Said, anggota Tim 8. Ditegaskan Asep, keputusan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat SBSI '92 dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, pengurus komisariat tingkat perusahaan sampai kepada seluruh anggota.
Baca juga: Duet Ganjar-Anies Tidak Logis, PDIP Disarankan Pilih Sandiaga
Kemudian, Ketua Umum SBSI '92 Sunarti berharap jika kelak terpilih, Anies diharapkan mampu mengubah UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sudirman dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan SBSI '92. Dia menyampaikan komitmen Anies untuk memperbaiki kondisi buruh di tanah air, utamanya menyangkut kesejahteraan dan jaminan sosial sepanjang hayat bagi kaum buruh.
Baca juga: Ketua KPU RI Bebaskan Anies, Prabowo, dan Ganjar Debat di Kampus
"Untuk Pak Anies berpesan agar dukungan kepada beliau tidak berhenti di Rakornasus tapi harus terus digaungkan hingga ke lingkungan keluarga para buruh, dan lingkungan sekitar," ujarnya.
Sudirman menyatakan dukungan ini merupakan rangkaian dari dukungan kalangan buruh yang sudah memberikan pernyataan sikap dan memberi angin segar bagi pemenangan Anies.
Hadir dalam kesempatan itu para pengurus SBSI '92 dari tingkat nasional, provinsi, dan juga perwakilan beberapa serikat buruh. Rakornasus mengangkat tema 'Memperkuat Komitmen dan Militansi Organisasi untuk Bergerak Menuju Perubahan yang Berkeadilan dan diselenggarakan khusus untuk membahas dukungan capres SBSI 92'. (Z-6)
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ditambah dengan isu-isu lainnya, akan berdampak langsung pada sektor ini.
Presiden Prabowo Subianto seperti kembali ke jati dirinya saat berdialog dengan buruh pada May Day 2025 di Monas, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved