Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SERIKAT Buruh Sejahtera Independen (SBSI) '92 dalam Rapat Koordinasi Nasional Khusus (Rakornasus) di Jakarta, Jumat (25/8), menyatakan sepakat untuk melakukan perubahan yang berkeadilan dan mengganti pemerintahan tingkat nasional.
"SBSI '92 mendukung dan memenangkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden RI Tahun 2024-2029," kata Sekjen SBSI '92 Asep Djamaludin dalam keterangannya.
Hasil Rakornasus SBSI '92 itu langsung diserahkan kepada Sudirman Said, anggota Tim 8. Ditegaskan Asep, keputusan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat SBSI '92 dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, pengurus komisariat tingkat perusahaan sampai kepada seluruh anggota.
Baca juga: Duet Ganjar-Anies Tidak Logis, PDIP Disarankan Pilih Sandiaga
Kemudian, Ketua Umum SBSI '92 Sunarti berharap jika kelak terpilih, Anies diharapkan mampu mengubah UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sudirman dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan SBSI '92. Dia menyampaikan komitmen Anies untuk memperbaiki kondisi buruh di tanah air, utamanya menyangkut kesejahteraan dan jaminan sosial sepanjang hayat bagi kaum buruh.
Baca juga: Ketua KPU RI Bebaskan Anies, Prabowo, dan Ganjar Debat di Kampus
"Untuk Pak Anies berpesan agar dukungan kepada beliau tidak berhenti di Rakornasus tapi harus terus digaungkan hingga ke lingkungan keluarga para buruh, dan lingkungan sekitar," ujarnya.
Sudirman menyatakan dukungan ini merupakan rangkaian dari dukungan kalangan buruh yang sudah memberikan pernyataan sikap dan memberi angin segar bagi pemenangan Anies.
Hadir dalam kesempatan itu para pengurus SBSI '92 dari tingkat nasional, provinsi, dan juga perwakilan beberapa serikat buruh. Rakornasus mengangkat tema 'Memperkuat Komitmen dan Militansi Organisasi untuk Bergerak Menuju Perubahan yang Berkeadilan dan diselenggarakan khusus untuk membahas dukungan capres SBSI 92'. (Z-6)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monasĀ
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved