Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu tidak dalam kondisi panik di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2024 belakangan ini.
Megawati mengemukakan hal itu ketika memberikan arahan kepada para kader PDI Perjuangan di Kantor DPD PDI Perjuangan DIY, Yogyakarta, Selasa (22/8).
Menanggapi itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, mengatakan meski PDIP membantah adanya kepanikan, justru semakin memperlihatkan keadaan PDIP sedang tidak baik-baik saja.
Baca juga : Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Harus Minta Izin Megawati Soal Gibran
“Ya bisa jadi, walaupun mengatakan tidak panik dan sebagainya, tapi kondisi dan keadaan PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja,” papar Ujang kepada Media Indonesia, Selasa (22/8).
Misalnya, kata Ujang, soal adanya dugaan hubungan dengan Presiden RI Joko Widodo dengan PDIP sedang tidak bagus. Kemudian, salah satu kadernya, Budiman Sudjatmiko yang keluar barisan dan merapat ke kubu Prabowo Subianto.
Belum lagi nama Effendi Simbolon dan Budiman Sudjatmiko tak masuk daftar caleg PDIP.
Baca juga : Megawati Soekarnoputri: Hei Polisi, Jangan Intimidasi Rakyatku!
“Artinya itu tidak baik-baik saja. Relawan Gibran di Solo juga mendukung Jokowi, lalu relawan-relawan Jokowi juga banyak yang mendukung Prabowo,” ungkapnya.
“Saya melihatnya memang situasinya d iinternal PDIP mungkin menganggap baik-baik saja, tapi fakta dan kenyataan hari ini PDIP sedang ada problem internal. Tentu harus dihadapi oleh PDIP itu sendiri karena situasinya berbeda,” tuturnya.
PDIP sebagai partai pemenang dalam dua periode terakhir pemilu menjadikan partai ini dianggap sebagai partai pemenang dan penguasa.
Baca juga : Megawati Sentil Jokowi
Dari situlah, kata Ujang, banyak kekurangan yang dilihat oleh publik.
“Mungkin saja dalam konteks pileg bisa menang, tapi dalam pilpres juga bisa tumbang,” tegas Ujang.
Ujang menilai klarifikasi Megawati yang menyatakan parpolnya tidak panik malah menandakan jika ada kepanikan atau kegalauan yang bisa memunculkan perpecahan di tubuh PDIP itu sendiri.
“Ini kenyataan politik dengan adanya Budiman yang menyebrang (pindah mendukung Prabowo) juga. PDIP sedang terjadi konflik diinternal walaupun skalanya tingkat sedang bukan tingkat atas,” tandasnya. (Z-5)
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved