Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, merespons gejolak yang terjadi di Papua akibat kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Anies menyebut bahwa gejolak yang terjadi di Papua bisa diatasi dengan cara dicari titik temu yang memberikan rasa adil bagi semua pihak.
"Damai itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik kekerasan, ini pegang. Damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan, di situ ada kedamaian yang sesungguhnya," kata Anies dalam diskusi publik bersama Gen Z dan Generasi Milenial, di Jakarta (19/8).
Baca juga: HUT RI ke-78, Anies Baswedan Menang Dua Kali
Dia menyebut kedamaian di Papua tidak bisa dilihat hanya ketika konflik bersenjata berhenti. Sebab, lanjut dia, perdamaian sesungguhnya hanya bisa terjadi dengan penegakan keadilan.
"Jadi carilah jalan keluar yang menimbulkan rasa keadilan, lalu inshaallah konflik itu akan tiada. Jadu disebut damai itu bukan karena tidak ada tembak menembak, tidak ada perseteruan, tidak ada konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Jadi itu yang harus kita tuju," jelasnya.
Baca juga: Anies Jawab Isu Kemungkinan Dipasangkan dengan Gibran di Pilpres 2024
Kendati demikian, Anies tidak ingin berkomentar lebih lanjut soal solusi konkrit yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berdalih tak ingin menambah kompleksitas konflik yang sedang terjadi di Papua.
"KKB sebenarnya saya cenderung untuk tidak mengomentari soal KKB, kenapa? Karena sedang terjadi situasi di lokasi. Jadi biarkan itu harus diselesaikan supaya kita tidak menambah kompleksitas di dalam penanganan yang sekarang sedang terjadi di Papua," tukasnya
Sebagaimana diketahui, Konflik bersenjata masih terjadi di Papua. Terbaru yakni terkait penyanderaan pilot asal Selandia Baru yaitu Philip Mark Mehrtenz oleh KKB. Di mana Pemerintah sampai saat ini masih berupaya untuk membebaskan Kapten Philip. (Rif/Z-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo mengungkap kembali potret kelam keamanan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai atau Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang sedianya bertolak menuju Kabupaten Yahukimo menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU, terpaksa membatalkan rencana tersebut.
WAKIL Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka terpaksa membatalkan agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026).
Kegiatan penindakan itu dilaksanakan secara terukur dan profesional pada Sabtu (13/12), dengan melibatkan berbagai Satuan Tugas TNI yang berada kendali Koops Habema.
kOMANDAN Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Infantri Iwan D Prihartono, mengatakan pihaknya berhasil melumpuhkan markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved