Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) merupakan sebagai partai yang sangat menjunjung nilai-nilai nasionalisme di masyarakat. Nasionalisme PAN ini terlihat dengan perjuangan tanpa henti dalam hal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kecil.
Ketua DPD PAN Lebak Hera Komaratullah Karis tidak pernah berhenti dalam menjunjung semangat nasionalisme dan terus bergerak untuk menyejahterakan masyarakat. "PAN sangat serius dengan terus menumbuhkan semangat nasionalisme yang selalu meyakini bahwa semua tujuan tidak terlepas dari keridoan Tuhan yang Maha Esa," kata Hera.
PAN sangat terbuka dan tidak ada segmen masyarakat yang tidak tersentuh. Hal ini bertujuan agar pemerataan kesejahteraan sesuai semangat nasionalisme dapat teruwjud ke depannya.
Dikatakan, sebagai wadah aspirasi, PAN terus berkomitmen menciptakan dampak positif terhadap masyarakat. Karenanya dengan semangat nasionalisme, PAN terus merekrut kader dari berbagai latar belakang tanpa perbedaan.
Lebih lanjut, Hera mengatakan PAN juga aktif menumbuhkan rasa nasionalisasi kepada para kader dan masyarakat. Dengan semangat nasionalisme berbagai lapisan masyarakat akan terdorong untuk saling membantu untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya mendorong, ujarnya, rasa nasionalisme PAN juga diwujudkan dalam bentuk terus bergerak membantu masyarakat meraih kesejahteraan melalui berbagai program. Program ini salah satunya adalah pendampingan UMKM agar dapat terus berkembang ke depannya.
"Dalam kesempatan yang sama, PAN juga bersamaan dengan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada para kader untuk siap memujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat," pungkas Hera. (RO/R-2)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved