Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keluarga pejabat tidak asal menerima uang yang didapatkan tiap bulan. Asal-usulnya wajib diketahui.
"Jadi apa pun yang diberikan suami kepada istri, bisa diaudit," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin (7/8).
KPK meminta keluarga saling menjaga agar korupsi tidak dilakukan pejabat. Integritas penyelenggara negara juga diyakini meningkat jika pasangannya bertindak sebagai auditor.
Baca juga:Data KPK, Integritas Pelajar Turun Seiring Tingginya Jenjang Pendidikan
"Sehingga dengan hal ini, keluarga bisa menjadi benteng yang menjauhkan kita dari perilaku korupsi. Sebab integritas itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi," ucap Wawan.
KPK bakal berkeliling menggelar seminar antikorupsi yang mengajak keluarga pejabat. Sejumlah wilayah sudah disambangi, salah satunya Kalimantan Tengah.
Baca juga: Nilai Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta Tembus 90,59
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran berharap seluruh jajarannya mengajak keluarga untuk meningkatkan integritas. Tindakan kotor itu diyakini cuma menghambat kemajuan daerah.
"Harapan untuk Indonesia dan Kalimantan Tengah bebas dari korupsi menjadi harapan setiap kita semua. Upaya nyata menghindarkan diri dari korupsi adalah dengan menguatkan keluarga," ucap Sugianto.
Keluarga juga diminta terus memantau pemasukan pejabat. Jangan sampai, kata Sugianto, penyelenggara negara melakukan korupsi hanya untuk memenuhi kebutuhan hedonisme rumah.
"Penting terwujudnya keluarga berintegritas sebagai bagian dari kewaspadaan dari godaan-godaan korupsi," tutur Sugianto. (Z-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved