Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, pihaknya mendapat skor 90,59 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Heru Budi dalam rapat paripurna saat penandatanganan pakta integritas pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2023 dan rancangan APBD DKI 2024, Jumat (4/8).
"Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59," tambah Heru.
Menurut Heru, capaian itu merupakan prestasi yang menempatkan DKI Jakarta dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi.
Baca juga : KPK-Puspom TNI Temukan Dokumen Terkait Kasus Suap Kabasarnas
"Dan ini bukan merupakan tujuan akhir untuk pelaksanaan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Tetapi terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal," ungkap Heru.
Baca juga : Puspom TNI-KPK Geledah Markas Basarnas
Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron. Dia datang untuk menyaksikan langsung adanya penandatanganan pakta integritas pengesahan RAPBD-P tahun anggaran (TA) 2023 dan rancangan APBD TA 2024 antara Heru dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Menurut Heru, penandatanganan pakta integritas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi, Monitoring Control for Prevention (MCP).
MCP merupakan program yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi. "KPK RI tahun 2023 sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan," ujar Heru. (Z-8)
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
Penyidik mengusut bukti elektronik, untuk mendalami alur perintah suap terhadap para tersangka dalam kasus ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved