Nilai Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta Tembus 90,59

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, pihaknya mendapat skor 90,59 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program pencegahan korupsi. 

Hal itu disampaikan Heru Budi dalam rapat paripurna saat penandatanganan pakta integritas pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2023 dan rancangan APBD DKI 2024, Jumat (4/8).

"Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59," tambah Heru.

Menurut Heru, capaian itu merupakan prestasi yang menempatkan DKI Jakarta dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi.

Baca juga : KPK-Puspom TNI Temukan Dokumen Terkait Kasus Suap Kabasarnas

"Dan ini bukan merupakan tujuan akhir untuk pelaksanaan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Tetapi terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal," ungkap Heru.

Baca juga : Puspom TNI-KPK Geledah Markas Basarnas

Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron. Dia datang untuk menyaksikan langsung adanya penandatanganan pakta integritas pengesahan RAPBD-P tahun anggaran (TA) 2023 dan rancangan APBD TA 2024 antara Heru dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Menurut Heru, penandatanganan pakta integritas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi, Monitoring Control for Prevention (MCP).

MCP merupakan program yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi. "KPK RI tahun 2023 sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan," ujar Heru. (Z-8)