Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait agenda pertemuan empat mata yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8) lalu.
Jokowi mengungkapkan pertemuan itu semata untuk membahas perihal pariwisata. Ia mengaku tidak ada pembicaraan soal politik dalam kesempatan tersebut.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi, itu yang menjadi pegangan," ujar Sandiaga.
Baca juga: Sandiaga Uno Ajak Sineas Kalimantan Partisipasi di Festival Film Bulanan
Sedianya, pada hari tersebut, bukan hanya Sandiaga yang dipanggil untuk berbicara empat meata dengan Kepala Negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mendapat panggilan serupa. Bahkan, ketika Sandiaga ke luar dari Istana, ia sempat berpapasan dengan Prabowo.
Jokowi mengatakan pertemuannya dengan dua menterinya itu murni untuk hal-hal yang menyangkut dengan pekerjaan di Kabinet Indonesia Maju. (Z-11)
Baca juga: Panggil Sandiaga dan Prabowo ke Istana, Presiden: Bukan Soal Politik
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved