Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPEMIMPINAN perempuan di Indonesia bukan hal baru. Sejarah mencatat di masa kerajaan Nusantara dan kemerdekaan Indonesia, peran perempuan sangat besar, karena kepemimpinan sejatinya melekat pada person bukan gender.
"Berdasarkan catatan sejarah bangsa ini, sesungguhnya perempuan Indonesia memiliki potensi yang melekat sebagai pemimpin," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Jumat (28/7).
Pernyataan itu disampaikan Lestari saat menjadi pembicara kunci secara daring pada acara Indonesia Most Powerful Women Awards 2023 bertema Leadership Beyond Gender yang digelar Herstory. co.id, Kamis (27/7).
Baca juga: Dorong Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Borobudur
Menurut Lestari, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, hadir para pemimpin seperti Ratu Shima (Kalingga), Ratu Kalinyamat (Jepara), Sultanah Safiatuddin (Aceh), Ratu Boki (Ternate), dan pemimpin zaman kerajaan lainnya. Mereka memiliki kemampuan melawan penjajah, bahkan mengubah peradaban.
Demikian juga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejumlah perempuan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional karena mampu memimpin kelompok masyarakat di daerah tertentu untuk memerangi penjajah. Seperti antara lain, Laksamana Malahayati, Martha Christina Tiahahu, dan Raden Ajeng Kartini.
Baca juga: Tren Wisata Baru Bermunculan, MPR: Harus Diantisipasi dengan Langkah yang Tepat
Menurut Rerie, distorsi tentang peran perempuan Indonesia, kemungkinan terjadi pada periode kolonialisasi dengan konsekuensi asimilasi nilai dan akulturasi budaya. Perempuan pun didaulat hanya berurusan dengan hal-hal domestik.
Akibatnya, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pandangan pada kepemimpinan perempuan Indonesia dalam catatan sejarah berbeda dengan kondisi saat ini. Sejumlah tantangan pun muncul, terutama terkait anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua.
Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dibutuhkan inisiatif individual dan komunal untuk menyudahi tantangan paradigma pemikiran, tendensi dan habitus publik yang memandang perempuan sebagai warga kelas dua.
"Bagaimana kita bisa kembali pada semangat kepemimpinan perempuan warisan sejarah Nusantara agar setiap individu punya kesempatan yang sama? Perubahan itu harus dimulai dari perubahan pola pikir," tegas Rerie.
Mengutip buku berjudul Leadership Beyond Gender: Transcend Limiting Mindsets to Become a More Engaging Leader, karya Valencia Ray (2013), ujar Rerie, sejatinya visi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak memiliki gender dan tidak terbatas. (RO/Z-7)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Forum ini menyoroti kontribusi perempuan dalam mendorong resiliensi di komunitasnya, sekaligus memberikan wadah untuk berdiskusi menggaungkan suara perempuan.
Dampak psikologis pascabencana berpengaruh terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi seperti di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved