Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PULUHAN mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik mengaku kecewa dengan langkah mantan aktivis 98, Budiman Sudjatmiko, yang seolah memperlihatkan dukungannya untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Mewakili para aktivis, Eks Sekretaris Jenderal PRD, Petrus Hariyanto, mengatakan bahwa mantan Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko telah mengkhianati perjuangan kawan-kawannya.
Petrus menjelaskan, Budiman lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan aktivis reformasi yang dilakukan Tim Mawar Kopassus. Yang mana Saat itu tim tersebut di bawah tanggung jawab Prabowo.
Baca juga: Dukungan Pribadi Budiman Sudjatmiko Ke Prabowo Dinilai Hal yang Wajar
"Apa yang dilakukan oleh kawan kami, Budiman Sudjatmiko, sungguh langkah yang membuat kami kecewa karena dia menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan sejarah masa lalu," Kata Petrus dalam sebuah Diskusi di Jakarta, Kamis (27/7).
Petrus juga menegaskan, dirinya mewakili para aktivis tidak terima dengan ungkapan Budiman yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi mengganduli Prabowo dengan masa lalu. Ditegaskan Petrus, ungkapan Budiman yang merupakan simbol dari aktivis perlawanan orde baru itu, sangat melukai para aktivis 98.
"Bagi kami itu sangat menyedihkan, itu sangat mengecewakan dan kami hari ini ingin mengembalikan marwah aktivis, di mana sekarang terlihat aktivis tidak ada bedanya dengan politis, bisa menghalalkan segala cara, termasuk meniadakan persoalan persoalan masa lalu," tutur Petrus.
Baca juga: Pengamat: Manuver Budiman Sudjatmiko Indikasi Pecahnya Internal PDIP
"Kami ingin mengembalikan martabat aktivis. Bahwa aktivis masih punya moral, masih punya hati nurani, masih tidak ingin menghalalkan segala cara dan yang terpenting kami menolak politik impunitas," tegasnya.
Kasus Orang Hilang
Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, ada 13 aktivis korban penculikan yang belum kembali hingga hari ini. Termasuk diantaranya para aktivis PRD yakni Wiji Thukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan dan Suyat.
Ditegaskannya kasus tersebut harus diselesaikan, Petrus berpendapat jika kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan, maka kejadian serupa dikhawatirkan terulang kembali.
"Kalau ini tidak diselesaikan kami khawatir bangsa ini akan selalu mengulang karena secara historis peristiwa pengulangan pengulangan atau periodisasi-periodisasi pelanggaran HAM itu tidak terjadi pada satu masa, tapi terus berulang karena tidak pernah diselesaikan oleh bangsa ini," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Petrus juga menegaskan bahwa dirinya menolak hadirnya calon presiden (capres) yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat. Dia meminta capres yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat untuk mundur.
"Kami ingin, Capres ke depan itu tidak mempunyai rekam jejak gelap, rekam jejak kotor, rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi Capres yang memiliki rekam yang saya sebutkan, harusnya mundur dari proses pencapresan," tegas Petrus.
"Karena kita akan memasuki sebuah masa depan, kalau persoalan masa lau tidak diselesaikan bagaimana kita mebangun masa depan," tukasnya.
(Z-9)
Sejumlah aktivis dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilaksanakan secara tertutup.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
Petrus Hariyanto menyebut ia dan berapa korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 tertipu kata-kata manis Presiden Joko Widodo yang berjanji menuntaskan persoalan HAM
Para ahli mengatakan Israel di Gaza secara sistematis menghancurkan bangunan-bangunan dalam upaya menciptakan zona penyangga di dalam wilayah Palestina.
SEJUMLAH aktivis 98 serta akademisi mengajak para mahasiswa untuk memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai hutang masa lalu yakni terduga pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Majelis juga memberikan pemulihan nama kedua aktivis HAM tersebut dan memerintahkan negara membayar biaya perkara.
Selain merupakan aset bangsa, hilangnya Kaesang sangat merugikan banyak pihak terutama KPK
Aktivis 98 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Air.
Ziarah tersebut merupakan sikap para pejuang reformasi yang menolak lupa atas tragedi berdarah 25 tahun lalu.
Penyelesaian kasus penculikan aktivis1998 tidak sesederhana klaim Prabowo. Bukan soal dikembalikan atau tidak dikembalikan. Memang belanja di warung ada kembaliannya
Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved