Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli tapak tilas soal upaya dirinya mendorong revolusi mental. Pemerintah dinilai bisa berkaca dari ikhtiar tersebut.
"Waktu saya menjabat menko, saya setuju revolusi mental dan saya usahakan semaksimal mungkin," kata Rizal dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gagal, Revolusi (Kena) Mental,' Minggu, (23/7).
Rizal mengatakan jurus pertama, yakni kepret tangan kiri. Upaya itu fokus pada tindakan tegas bagi pejabat bandel agar menyadari kesalahannya.
Baca juga : Bertemu di Istana, Surya Paloh Sebut Jokowi Berkomentar Soal Revolusi Mental
"Karena misalnya di desa mau panen, banyak 'tikus' mau panen juga, kita mesti kepret sedikit supaya pada takut untuk tidak melakukan itu," jelas dia.
Baca juga : Gerakan Nasional Revolusi Mental Ada di 465 Kabupaten/Kota
Jurus kedua ialah membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk membangun Indonesia. Rizal mencontohkan kebijakan menggenjot jumlah turis dari 7,5 juta orang ke 9,5 juta orang dalam dua tahun.
"Kemudian aset BUMN direvaluasi sehingga menyumbang lebih dari Rp100 triliun nilai aset tersebut," ujar dia.
Menurut Rizal, strategi tegas dan kebijakan progresif penting dalam menata negara. Supaya cita-cita revolusi mental bisa tercapai. (MGN/Z-8)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved