Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7) pagi.
Sebelumnya, pria kelahiran 20 April 1969 itu menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan keputusan Jokowi memilih Budi Arie sebagai Menkominfo sudah tepat.
Baca juga: Jadi Menkominfo, Budi Arie Tegaskan Masih Jabat Ketum Projo
Qodari menjelaskan setidaknya dua alasan yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam memutuskan Budi Arie sebagai Menkominfo.
Pertama, Qodari menyebut kekosongan posisi di Kementerian Kominfo karena ada kasus korupsi BTS yang menyeret Johnny G Plate dari Partai NasDem. Jika posisi itu diisi partai lain akan mengubah peta konstelasi, sehingga pilihan Jokowi jatuh pada relawan menjadi sangat tepat.
Di sisi lain, Qodari melihat Partai NasDem sudah tidak lagi seirama dengan Jokowi karena mengusung jargon perubahan sejak mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Hal itu dinilai kontra dengan pemerintah yang mengusung gagasan keberlanjutan.
Baca juga: Ini Alasan Presiden Tunjuk Budi Arie sebagai Menkominfo
"Jadi memang agak sulit Menkominfo ini di tangan NasDem," ujar Qodari, Senin (17/7).
Qodari menilai, posisi Kementerian Kominfo sangat strategis dalam konteks komunikasi publik. Pasalnya, Kominfo adalah pihak yang berperan besar dalam mengomunikasikan keberhasilan dari pemerintahan sekarang ini.
"Nah, kalau menterinya dari partai yang wacana perubahan kan tentu tidak bisa diharapkan bahwa tone keberhasilan dan keberlanjutan itu akan muncul," tambahnya
Kedua, Qodari melihat sosok Budi Arie memiliki banyak pengalaman dalam bidang komunikasi publik.
“Kenapa Budi Arie, saya lihat dia sebagai seorang individu punya pengalaman di bidang media pernah dalam sejarah hidupnya itu menjadi misalnya Pemimpin Redaksi Suara Mahasiswa UI,” papar Qodari
Diketahui, Budi Arie pernah menjadi Redpel Majalah Suara Mahasiswa UI 1993-1994, ia juga pernah mengelola Mingguan Media Indonesia pada 1994-1996.
Saat era reformasi, Budi Arie mendirikan Surat Kabar ‘BERGERAK’ yang kritis terhadap pemerintah 1998, kemudian ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan. Budi menjadi jurnalis Kontan antara 1996 hingga 2001.
Dengan pengalamannya tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinan Budi Arie akan lebih mudah dalam menyampaikan keberhasilan dan program pemerintah kepada masyarakat dengan maksimal.
“Kemudian, posisi dia sebagai relawan pada hari ini, menurut saya, juga memberikan jaminan bahwa suara atau konten yang akan dibawa adalah konten-konten keberhasilan pemerintahan,” urainya.
Lanjut Qodari, selain sebagai jurnalis senior, Budi Arie juga terkenal sebagai aktivis sejak zaman mahasiswa yang tangguh di lapangan itu konsisten membela dan berada di belakang Presiden Jokowi.
“Pada hari ini yang paling konsisten berada di belakang Pak Jokowi itu kan relawan karena kalau partai politik ini suka punya logika-logikanya sendiri begitu yang belum tentu sejalan dengan Pak Jokowi,” ungkapnya.
Saat ini, kata Qodari, Budi adalah Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), salah satu kelompok relawan terbesar yang mendukung Jokowi sejak 2014 lalu dan dikenal loyal serta tegak lurus dengan perintah Presiden Jokowi.
Dalam Sejarahnya, Budi Arie dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995). Aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.
Kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI). Semasa gerakan reformasi mahasiswa UI pada 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI juga membidani lahirnya Keluarga Besar (KB) UI.
“Pengalaman dia lapangan, pengalaman dia istilahnya membela Pak Jokowi bahkan ketika Pak Jokowi belum ditetapkan PDI Perjuangan sebagai calon presiden pada 2013 itu memberikan semacam garansi bahwa Budi sudah tahu betul mengenai Pak Jokowi luar dalam, bisa menyusun wacana atau argumentasi yang memperkuat Pak Jokowi dan saya kira itu yang diambil dari seorang Budi Ari Setiadi pada hari ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Qodari, loyalitas yang ditunjukkan Budi Arie kepada Jokowi sejak sebelum menjabat presiden tersebut, memberikan kepercayaan kepala negara kepada Budi Arie untuk mensukseskan agenda dan pencapaian pemerintahan ke depan secara maksimal.
“Apalagi beberapa relawan yang saya kira statement-nya itu tegak lurus dengan Jokowi, pada hari ini kan relawan itu kan saya lihat ada dua kategori ada yang sudah berpihak ada juga yang masih katakanlah tegak lurus kepada Jokowi,” katanya.
“Yang tegak lurus kepada Jokowi inilah yang sekiranya memberikan jaminan mengenai wacana keberpihakan kepada Jokowi yang bersifat maksimal,” tukas Qodari.
Diketahui, Presiden Jokowi melantik satu orang Menteri yaitu Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Kemudian lima wakil menteri, pertama Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) kedua Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), ketiga Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDT).
Keempat, Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kelima Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama (Menag). (RO/Z-1)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi berharap seluruh penggiat koperasi untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes)Merah Putih. Hingga kini Kopdes Merah Putih mencapai 57.000.
Pernyataan Budi Arie tersebut merupakan fitnah terhadap PDIP dan membuat kader PDIP merasa sakit hati.
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
PDIP, akan mengambil tindakan hukum. Apabila Budi Arie tidak meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
Pelaporan kader PDI Perjuangan ke Bareskrim juga dilihat sebagai babak baru antara partai tersebut dengan keluarga Solo, yakni mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya
Sejumlah kader partai PDI Perjuangan (PDIP) menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi terkait pencemaran nama baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved