Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SURVEI Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Berdasarkan survei tersebut, TNI mendapat posisi pertama paling dipercaya publik, sedangkan Presiden menempati urutan kedua.
"TNI sekali lagi paling dipercaya publik," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan', Minggu, (2/7).
Baca juga : Survei: TNI Paling Dipercaya Publik. Ini Sebabnya
Kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 95,8 persen. Sementara presiden sebanyak 92,8 persen. Kemudian Kejaksaan Agung 81,2 persen, Polri 76,4 persen, KPK 75,7 persen, MPR 73,8 persen, DPD 73,3 persen, DPR 68,5 persen, dan partai politik 65,3 persen.
Baca juga : Pengamat: Revisi UU TNI Bisa Dorong Peran TNI Kembali ke Era Orde Baru
Menanggapi itu, Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut berkurangnya kepercayaan publik terhadap presiden bisa jadi lantaran terkait cawe-cawe Jokowi.
“Seperti dalam survei sebelumnya, publik tidak setuju dengan cawe-cawe presiden. Publik meminta agar presiden tidak melakukan cawe-cawe,” tegas Lili.
Dengan kepercayaan terhadap Presiden di bawah TNI, Lili meminta pemerintah agar survey tersebut bisa menjadi bahan perhatian dan renungan untuk semua elemen.
Sementara itu, terkait dengan tingginya tingkat kepercayaan pada TNI, Lili menuturkan publik puas dengan sikap TNI yang sejak awal menyatakan sikapnya yang netral dan tak ikut cawe-cawe. (Z-8)
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
PARA pemimpin Eropa mengirim pesan solidaritas kepada Ukraina. Hal itu merespons hasil pertemuan Trump dan Zelensky.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhyi menegaskan negaranta tidak mau tersandera utang oleh Amerika Serikat (AS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved