PKS Kritisi Ganjar dan Prabowo yang Nyapres Sambil Menjabat

KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan etika dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut berkaitan dengan status pencapresan keduanya yang masih melekat sebagai pejabat publik. 

“Etika adalah panggilan nurani. Untuk Menjadi pemimpin basisnya adalah nilai. Dan etika menjadi buah dari nilai,” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Minggu (2/7). 

Meski tidak ada satu aturan pun yang dilanggar, Mardani mengungkapkan bahwa saat ini publik mampu menilai sendiri mana yang memanfaatkan jabatan untuk kegiatan bernuansa kampanye dan tidak.

Baca juga : Fokus Nyapres, Ganjar dan Prabowo Diusulkan Mundur dari Jabatannya

“Tapi ini wilayah yang menuntut kejernihan hati,” tegasnya. 

Baca juga : Bawaslu Belum Bisa Tertibkan Kegiatan Sosialisasi Bacapres

Meski belum diatur, Ganjar maupun Prabowo diusulkan untuk mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai capres 2024. Hal tersebut dilakukan agar tidak keduanya bisa lebih leluasa mendekatkan diri dengan masyarakat. 

"Ganjar dan Prabowo tentu tidak ingin ketinggalan dalam bersosialisasi dari Anies (Baswedan)," kata Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. 

.Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menuturkan secara regulasi memang pejabat yang tengah menjabat namun jadi calon presiden tidak harus mundur. 

“Namun jika itu dilakukan akan menjadi contoh yang tidak baik tentang etika politik,” tegas Willy. 

Dengan kesibukan sebagai calon presiden, kata Willy, tentu akan membuat prioritas antar kerja sebagai pejabat publik atau negara menjadi kabur. 

“Tentu akan lebih baik lagi jika (mundur) dilakukan,” tuturnya. (Z-8)

Menurutnya, kerentanan hingga abuse of power akan terjadi jika capres tak mundur dari jabatannya. ??“Bahkan kalau berkaca pada konteks anggota legislatif yg maju pilkada aja harus mundur,” tandasnya. (Z-8)