Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Jokowi dan Prabowo setidaknya sudah tiga kali bertemu, selama satu bulan terakhir.
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pertemuan itu sebagai kode keras dukungan Kepala Negara. Khususnya dukungan terkait figur bakal calon presiden (capres) 2024.
"Apakah kebersamaan ini bisa dilihat sebagai kode keras dari Presiden mengenai siapa paling diharapkan dapat menjadi presiden selama lima tahun mendatang? Bisa saja hal itu demikian ditafsirkan," kata Bawono ketika dihubungi di Jakarta, Kamis, (29/6).
Baca juga : Kisah Agung Surahman, Sekretaris Pribadi yang Selalu Dampingi Prabowo Subianto
Bawono mengatakan sulit dipungkiri kedua tokoh tersebut dilihat publik sangat memiliki kedekatan secara personal maupun politik. Kedekatan itu juga dinilai bentuk perbedaan preferensi sikap Jokowi terhadap calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Baca juga : Survei: Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat
"Karena itu bukan tidak mungkin preferensi politik Presiden Joko Widodo dalam hal bakal calon presiden mendatang tidak sama dengan pilihan politik dari PDIP," ujar Bawono.
Ia menuturkan sebagai kader PDIP, Jokowi harus patuh terhadap keputusan partai mengusung Ganjar. Namun, Jokowi dinilai punya kepentingan sendiri.
"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan didukung secara solid oleh tujuh partai politik pendukung pemerintahan Presiden juga memiliki kepentingan sendiri," ucap Bawono.
PDIP, lanjut dia, memang merespons kedekatan itu sebagai relasi presiden dan menteri. Namun, yang terlihat pada berbagai kesempatan Jokowi memang memberikan endorse dukungan politik terhadap figur calon presiden di luar pilihan PDIP.
"Tapi di balik sikap normatif tersebut justru terlihat seperti tersimpan rasa kecemasan atas kedekatan Presiden Joko Widodo dan Prabowo," kata Bawono.(MGN/Z-8)
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved