Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menargetkan pada Pemilu 2024 partainya bisa meraih kemenangan minimal di enam provinsi di luar Pulau Jawa. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka orientasi dan bimbingan teknis Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) semua tingkatan se-Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kita boleh menargetkan pemenang di enam provinsi di luar Jawa, bukan hanya Sulsel yang harus punya target tinggi, tapi di sini juga hadir Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Sulawesi Tenggara, DPW Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Barat," seru Paloh, Rabu (22/6).
Menurutnya, dari enam kursi DPR RI yang diperebutkan di Sulawesi Tenggara dua diantaranya ditargetkan menjadi milik NasDem. Mengikuti Sulteng 3 kursi, Gorontalo 4 kursi, dan Sulawesi Barat 3 kursi.
Baca juga :
"Sultra bisa jadi pemenang, Sulteng juga target menang, Gorontalo juga. Saya mengatakan, Sulawesi adalah bagian dan benteng utama dari wilayah provinsi di Wilayah timur, bersama Kalimantan, Sumatera, NTT dan NTB. Itu menjadi kekuatan utama Partai NasDem," sambungnya.
Baca juga :
Paloh menyebutkan, Pemilu 2024 yang akan datang, jadi momentum strategis, memiliki berbagai macam konsep dan gagasan yang ingin dipersembahkan NasDem menjadikan negara lebih baik, yaitu dengan memberdayakan keberadaan partai.
"Maka parlemen yang di isi ratusan kursi, harus digerakkan oleh Partai NasDem dan fraksi-fraksi yang ada, agar menjadi lebih baik. Agar output dan check and balance sebagai anggota dewan dilakukan oleh yang terpilih nanti," seru Paloh.
Untuk Sulsel katanya, dia menegaskan, dari apa yang dilakukan, maka jika mampu menjaga posisinya seperti sekarang ini, maka harapannya bisa tetap tampil, bawa jadi pemenang.
"Maka saya bilang, harapan saya, dengan harapan kita dan kalian semua sama," tukas Paloh.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulsel Rusdi Masse menyebutkan saat ini NasDem memiliki 121 kursi di semua parlemen di Sulsel, dan lima diantaranya Ketua DPRD, sisanya unsur pimpinan dewan, dan hanya lima daerah dari 24 kabupaten/kota di Sulsel yang bukan unsur pimpinan.
Untuk 2024, NasDem menargetkan DPR RI dua kali lipat jadi 8 kursi, dan DPRD Provinsi Sulsel juga dua kali lipat jadi 24 kursi.
"Sangat yakin itu bisa tercapai, dari dua dapil (Daerah pemilihan) bisa mempersembahkan masing masing tiga kursi, yaitu Makassar A dan Dapil Sulsel 9. Sisanya empat dapil masing-masing dua kursi, jadi pemenang di Sulsel akan kami raih," sebut Rusdi. (Z-8)
DEWAN Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nursiah Daud Paloh (NDP) menjamin hewan kurban, sapi maupun kambing dipotong sesuai dengan syariat Islam.
Penyerahan sapi kurban secara simbolis dilakukan di Sekolah Sukma Bangsa Sigi, Jumat (6/6).
Surya Paloh menyerahkan sapi kurban di Masjid Nursiah Daud Paloh. Hewan itu diterima oleh Ketua DKM Masjid Endra.
Salat di Masjid Nursiah Dauh Paloh dipimpin oleh Ustaz Ferdiansyah. Tema khutbah dalam ibadah ini adalah ‘Islam Sebagai Hal yang Bisa Mempersatukan Seluruh Rangkaian Ajaran Nabi Ibrahim’.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/5) siang.
BARU-BARU ini, sejumlah purnawirawan prajurit TNI mengajukan 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap aspiratif terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik terkini.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved