Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan pentingnya pengawasan daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, permasalahan yang terjadi pada DPT menguji kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
Ia mengatakan jajaran pengawas masih menemukan sejumlah persoalan terkait proses penyusunan DPT di daerah. Beberapa temuan itu antara lain penduduk yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPT.
"(Temuannya) belum di-gathering dari bawah. Masih ada (permasalahan), masih banyak," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/6).
Baca juga: Komisi II Tekankan Penyelenggara Pemilu Harus Transparan, Akuntabel dan Objektif
Selain itu, ia juga mengungkap masalah lain yang ditemukan jajaran pengawas daerah antara lain tidak ditemukannya pemilih yang telah pindah tempat tinggal, maupun yang belum masuk DPT meskipun sudah berusia 17 tahun.
Baca juga : Ketua Bawaslu Minta Fatwa MUI yang Haramkan Politik Uang Disosialisasikan
"Kalau yang TNI/Polri sudah masuk semua datanya, sudah ditindaklanjuti. Sudah clear semua," tandasnya.
KPU sendiri saat ini dijadwalkan telah melakukan penetapan DPT pada Selasa kemarin dan hari ini. Menurut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, penetapan itu merupakan kewenangan KPU kabupaten/kota.
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemiluh dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, rekapitulasi dan pengumuman DPT dilaksanakan pada Kamis (22/6) sampai Rabu, 14 Februari 2024.
Sebelumnya, KPU telah merilis daftar pemilih sementara (DPS) pada pertengahan April 2023, yakni 205 juta pemilih, baik di luar maupun di dalam negeri. Saat itu, Hasyim menegaskan bahwa DPS tersebut masih sangat mungkin untuk berubah.
Adapun dalam DPS hasil perbaikan (DPSHP) yang diumumkan KPU berikutnya, jumlah pemilih berkurang menjadi 204 juta pemilih. Dalam rangka transparansi data pemilih, KPU membuka laman cekdptonline.kpu.go.id bagi masyarakat untuk mengecek terdaftar tidaknya sebagai pemilih. (Z-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved