Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan pentingnya pengawasan daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, permasalahan yang terjadi pada DPT menguji kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
Ia mengatakan jajaran pengawas masih menemukan sejumlah persoalan terkait proses penyusunan DPT di daerah. Beberapa temuan itu antara lain penduduk yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPT.
"(Temuannya) belum di-gathering dari bawah. Masih ada (permasalahan), masih banyak," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/6).
Baca juga: Komisi II Tekankan Penyelenggara Pemilu Harus Transparan, Akuntabel dan Objektif
Selain itu, ia juga mengungkap masalah lain yang ditemukan jajaran pengawas daerah antara lain tidak ditemukannya pemilih yang telah pindah tempat tinggal, maupun yang belum masuk DPT meskipun sudah berusia 17 tahun.
Baca juga : Ketua Bawaslu Minta Fatwa MUI yang Haramkan Politik Uang Disosialisasikan
"Kalau yang TNI/Polri sudah masuk semua datanya, sudah ditindaklanjuti. Sudah clear semua," tandasnya.
KPU sendiri saat ini dijadwalkan telah melakukan penetapan DPT pada Selasa kemarin dan hari ini. Menurut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, penetapan itu merupakan kewenangan KPU kabupaten/kota.
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemiluh dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, rekapitulasi dan pengumuman DPT dilaksanakan pada Kamis (22/6) sampai Rabu, 14 Februari 2024.
Sebelumnya, KPU telah merilis daftar pemilih sementara (DPS) pada pertengahan April 2023, yakni 205 juta pemilih, baik di luar maupun di dalam negeri. Saat itu, Hasyim menegaskan bahwa DPS tersebut masih sangat mungkin untuk berubah.
Adapun dalam DPS hasil perbaikan (DPSHP) yang diumumkan KPU berikutnya, jumlah pemilih berkurang menjadi 204 juta pemilih. Dalam rangka transparansi data pemilih, KPU membuka laman cekdptonline.kpu.go.id bagi masyarakat untuk mengecek terdaftar tidaknya sebagai pemilih. (Z-8)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved