Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FENOMENA politik uang dalam pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya karena sistem pemilu terbuka atau tertutup namun ada persoalan lain yang pelik salah satunya perilaku koruptif yang sudah menjadi budaya.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan ada persoalan seperti budaya koruptif, faktor sosial, budaya, dan juga penegakan hukum yang lemah atau tebang pilih.
“Sebetulnya banyak faktor penyebab terjadinya politik uang. Bukan hanya karena sistem pemilu proporsional terbuka saja ada persoalan lain yang menambah semakin kuatnya praktik politik uang ini,” ujarnya, Jumat (16/6).
Baca juga : Bawaslu Dorong Masyarakat Laporkan Praktik Politik Uang
Partai politik sebagai instrumen utama dalam melahirkan para calon wakil rakyat dan juga pemimpin punya peran penting dalam menyelesaikan praktik politik uang. Hasil kajian dari Institute for Research and Empowerment (IRE) pada 2016 menunjukkan praktik politik uang juga marak terjadi pada tahapan pencalonan.
Baca juga : KPU Ingatkan Partai Politik soal Transparansi
“Artinya ini menunjukkan bahwa parti politik kita belum terlembaga dengan baik. Bisa dikatakan belum mandiri juga karena dalam proses rekrutmennya ditentukan oleh siapa yang dapat memberikan uang,” ungkapnya.
Dalam sistem pemilu terbuka praktik politik uang yang dilakukan beredar di masyarakat sedangkan dalam sistem proporsional tertutup politik uang terjadi di internal partai politik. Dalam putusannya MK mendorong partai politik untuk semakin demokratis dan mandiri. Selain itu peran Bawaslu juga menjadi sentral untuk mencegah terjadinya politik uang.
“Putusan MK kemarin sebetulnya mendorong adanya perbaikan ke partai politik juga . Jadi harusnya pada penyelenggaraan pemilu 2024 perlu menjadi prioritas dari pembuat undang-undang,” imbuhnya. (Z-8)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved