Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FENOMENA politik uang dalam pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya karena sistem pemilu terbuka atau tertutup namun ada persoalan lain yang pelik salah satunya perilaku koruptif yang sudah menjadi budaya.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan ada persoalan seperti budaya koruptif, faktor sosial, budaya, dan juga penegakan hukum yang lemah atau tebang pilih.
“Sebetulnya banyak faktor penyebab terjadinya politik uang. Bukan hanya karena sistem pemilu proporsional terbuka saja ada persoalan lain yang menambah semakin kuatnya praktik politik uang ini,” ujarnya, Jumat (16/6).
Baca juga : Bawaslu Dorong Masyarakat Laporkan Praktik Politik Uang
Partai politik sebagai instrumen utama dalam melahirkan para calon wakil rakyat dan juga pemimpin punya peran penting dalam menyelesaikan praktik politik uang. Hasil kajian dari Institute for Research and Empowerment (IRE) pada 2016 menunjukkan praktik politik uang juga marak terjadi pada tahapan pencalonan.
Baca juga : KPU Ingatkan Partai Politik soal Transparansi
“Artinya ini menunjukkan bahwa parti politik kita belum terlembaga dengan baik. Bisa dikatakan belum mandiri juga karena dalam proses rekrutmennya ditentukan oleh siapa yang dapat memberikan uang,” ungkapnya.
Dalam sistem pemilu terbuka praktik politik uang yang dilakukan beredar di masyarakat sedangkan dalam sistem proporsional tertutup politik uang terjadi di internal partai politik. Dalam putusannya MK mendorong partai politik untuk semakin demokratis dan mandiri. Selain itu peran Bawaslu juga menjadi sentral untuk mencegah terjadinya politik uang.
“Putusan MK kemarin sebetulnya mendorong adanya perbaikan ke partai politik juga . Jadi harusnya pada penyelenggaraan pemilu 2024 perlu menjadi prioritas dari pembuat undang-undang,” imbuhnya. (Z-8)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved