Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK untuk memberikan informasi terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), hari ini, Jumat (16/6). Syahrul meminta lembaga antirasuah membuat penjadwalan ulang.
"Ia meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat (16/6).
Syahrul tidak bisa hadir lantaran pada hari ini bertolak ke India untuk menghadiri acara Agriculture Minister Meeting G20. Ketidakhadirannya pun sudah diinformasikan kepada KPK. KPK pun menghormati alasan tersebut.
Baca juga: KPK Panggil Mentan Hari Ini untuk Dimintai Keterangan
Sebelumnya, KPK meluruskan kabar yang menyebut pihaknya menarget Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar bahkan penyelidikan di Kementan berbau politik.
"Kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri, ataupun dikaitkan dengan politik," ujar juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.
Baca juga: Soal Penyelidikan di Kementan, Firli: Tidak Ada Pengaruh Kekuasaan
Ali mengatakan tudingan miring itu merupakan hal lumrah di KPK. Biasanya, kata dia, penyebarnya merupakan pihak berkepentingan dalam sebuah penanganan perkara.
KPK menegaskan tidak pernah menarget pihak tertentu dalam menangani perkara. Penyelidikan yang diusut, kata Ali, terjadi di Kementan, bukan menarget Syahrul.
"Penyelidikan terkait dengan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian, saya perlu garis bawahi di Kementerian Pertanian, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah," tandasnya. (Z-11)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses penataan Teras Cihampelas berjalan aman secara hukum.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Amran menegaskan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan tegas melarang seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) menaikkan harga daging sapi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung ke Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana longsor.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal di Semarang.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved