Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan penyelidikan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan) bakal dilakukan dengan terbuka. Akuntabilitas dipastikan dijunjung tinggi.
"Saya kira nanti ikuti saja. Pada saatnya KPK akan menyampaikan apa hasil penyelidikannya," kata Firli di Jakarta, Jumat (16/6).
Firli belum bisa memerinci kasus itu lebih jauh. Namun, ia memastikan penanganannya tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun. Dia juga menegaskan pihaknya bakal bekerja secara profesional.
Baca juga: Saksi Kasus Korupsi Zumi Zola Gantung Diri, KPK: Pengusutan Terus Berjalan
"Jadi apa yang didalami KPK, apa yang terjadi di KPK itu sepenuhnya adalah proses hukum, tidak ada proses lain," ucapnya.
Sebelumnya, KPK meluruskan kabar yang menyebut pihaknya menarget Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Informasi yang beredar bahkan penyelidikan di Kementan berbau politik.
Baca juga: KPK Panggil Mentan Hari Ini untuk Dimintai Keterangan
"Kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri, ataupun dikaitkan dengan politik," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.
Ali mengatakan tudingan miring itu merupakan hal lumrah di KPK. Biasanya, kata dia, penyebarnya merupakan pihak yang berkepentingan dalam sebuah penanganan perkara. KPK juga menegaskan tidak pernah menarget pihak tertentu dalam menangani perkara.
"Penyelidikan terkait dengan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian, saya perlu garis bawahi di Kementerian Pertanian, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah," tandasnya (Z-11)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Mentan menjamin bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.
Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Mohamad Sabu, mengungkapkan pihaknya akan mempelajari teknologi khususnya di bidang pertanian dari Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu dengan mahasiswa BEM Fakultas Pertanian dari berbagai perguruan tinggi untuk berdiskusi tentang masa depan pertanian Indonesia.
Tindakan tegas diambil pemerintah agar masyarakat merasa tenang, terutama dalam menjalankan ibadah puasa dengan tidak terganggu oleh naiknya harga bahan pokok.
Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun agar Bulog menyerap tiga juta ton setara beras pada 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved