Wamenkumham Apresiasi Rumah Restorative Justice di Rutan Samarinda

WAKIL Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej  meresmikan Rumah Restorative Justice dan Ruang Pojok Hukum Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Samarinda.

Baca juga: Cegah Napi Kabur Saat Kunjungan Idul Fitri, Rutan Jakarta Pusat Gunakan Sistem Pengenalan Sidik Jari

Eddy didampingi langsung Kepala Rutan Klas IIA Samarinda, Jul Herry Siburian meninjau seluruh layanan seperti poliklinik, dapur dan blok hunian. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jul Herry dalam langkahnya membangun Rumah Restoratif Justice.

"Saya berharap pencanangan Rumah Restoratif Justice ini mampu membangkitkan kembali nilai-nilai serta norma-norma positif yang sudah ada di lingkungan masyarakat sebagai upaya penyelesaian sebelum nantinya menuju upaya terkahir," katanya lewat keterangan yag diterima, Jumat (9/6).

Baca juga: Baru Sehari Kabur Napi Rutan Flotim Ditangkap lagi

Pada acara peresmian tersebut Wamenkumham beserta rombongan disambut meriah oleh Tim Marawis dan rebana serta penampilan Rusamband warga binaan Rutan Samarinda.  "Saya mengapresiasi kinerja dari seluruh jajaran Rutan Samarinda serta dukungan dan semangat dalam mewujudkan zona integritas," tandasnya.

Baca juga: Warga Binaan Yang Melahirkan Di Rutan Surabaya Terima Asimilasi

Ia menambahkan, Rumah Restoratif Justice ini juga nantinya bisa dijadikan wadah untuk berkonsultasi khususnya terkait masalah hukum, baik pidana maupun perdata yang tentunya akan ditangani orang-orang yang sudah professional di kejaksaan," pungkasnya.

Baca juga: Yasonna Tanggapi Soal Kelebihan Kapasitas Ruang Tahanan di Sejumlah Daerah

Hadir juga dalam peresmian ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kumham Kalimantan Timur, Jumadi, Kepala divisi Imigrasi Santosa, Kanwil Kumham Kaltim, Arimin beserta jajaran, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Hari Setiyono, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Firmansyah Subhan, serta Kepala Pengadilan Negeri Samarinda, Darius Naftali. (Ant/H-3)