Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin tim kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi II terkait Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 ke Kota Depok, Jawa Barat. Doli sapaan akrabnya, menyatakan bahwa Komisi II ingin memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.
"Komisi II yang merupakan komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk di dalamnya urusan-urusan politik dan pemilu. Kami mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kesiapan pemilu prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya," kata Doli.
Doli pun mengatakan dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024, Komisi II memastikan dari berbagai tahapan dalam kesiapan pemilu 2024 yang salah satunya adalah tahapan validisasi daftar pemilih. "Salah satu yang ingin kita(Komisi II) pastikan sampai hari ini, penyelenggara pemilu sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Termasuk melakukan tahapan validisasi daftar pemilih," tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar.
Baca juga: Ini Daerah Rawan Dalam Pemilu 2024
Tahapan validisasi daftar pemilih, menjadi pertimbangan Doli. Dikarenakan, pengelolaan data kependudukan berada di pemerintah sehingga perlu koordinasi bagi penyelenggara pemilu 2024 untuk penyesuaian data kependudukan yang masih tanggung jawab disdukcapil.
"Setiap Pemilu diselenggarakan, salah satu isu yang mengemuka adalah persoalan daftar pemilih. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, kalau terjadi sengketa antara satu partai dengan partai lain dan juga satu caleg dengan caleg yang lain. Karna tidak adanya sinkronisasi antara data kependudukan dari institusi tertentu dengan institusi yang lain," ucap Legislator Dapil Sumatra Utara III.
Menurut Doli, KPU Depok sudah mengikuti proses tahapan yang seusai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. "Hampir bisa dikatakan tidak ada hambatan. Tinggal, koordinasi antara Bawaslu dan KPU yang harus diintensifkan," tutup Doli. (RO/S-3)
KOMISI II DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja (Raker) dengan Pemkot Bogor membahas pengelolaan Taman Manunggal dan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) ya rampung
KOMISI II DPRD Kota Bogor raker dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor terkait monev kinerja direksi yang berdampak kepada pendapatan PPJ kepada Pemkot Bogor.
KETUA Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan menyatakan pihak legislatif akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder di Kota Bogor, guna memajukan ekosistem bisnis dan usaha.
Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
Program ini sudah menjadi program kerja Junimart di wilayah Kabupaten, Asahan, Batu Bara, Dairi, Karo, Langkat, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Binjai, Pematangsiantar dan Tanjungbalai.
Penyerahan sertifikat ini dilakukan karena masih banyak musala, masjid maupun madrasah berdiri di atas tanah wakaf.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved