Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
JELANG pemilihan umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kerap mengeluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Tujuan dari indeks ini untuk memetakan potensi kerawanan yang ada di Indonesia pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Lantas apa sih, yang dimaksud dengan kerawanan pemilu itu?
Baca juga: Lindungi Data dan Informasi Digital, Jaga Keamanan Siber Bawaslu
Sebagai informasi, IKP ini semacam sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, IKP yang disusun tim riset Bawaslu di seluruh wilayah ini bakal menjadi parameter guna mengukur sehat atau tidaknya pesta demokrasi di Indonesia.
Kerawanan pemilu, menurut Bawaslu berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Kerawanan diukur melalui empat indikator besar, yaitu:
Baca juga: Mengenal Perbedaan Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka
Berbagai dimensi tersebut kemudian diolah ke dalam skor 0-100. Semakin besar skornya, maka pelaksanaan pemilu dianggap semakin rawan gangguan.
Suatu wilayah dinyatakan memiliki kerawanan tinggi jika mendapat skor IKP antara 68,5-100. Kemudian skor 21,7-68,5 masuk kategori kerawanan sedang, dan skor kurang dari 21,7 berarti kerawanan rendah.
Dengan demikian, IKP tersebut terungkap beberapa kategori dengan rawan tinggi, sedang dan rendah.
Demikian, daftar daerah-daerah yang rawan dalam pemilu 2024. (Z-3)
90 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi perlu dicermati selama tujuh hari ke depan atau hingga hari H Pilkada.
Begitupun dengan daerah-daerah kepulauan, distribusi logistik menggunakan speedboat dan kapal laut.
Prajurit yang diterjunkan juga untuk membantu program-program pemerintah terkait percepatan pembangunan.
KETUA Umum PB IDI Adib Khumaidi mengimbau IDI di daerah untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terkait dengan potensi bencana.
Bawaslu mengategorikan 5 provinsi dan 84 kabupaten/kota sebagai rawan tinggi selama tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung Pilkada Serentak 2024
Lima provinsi rawan tinggi saat Pilkada 2024, yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved