Sikap Jokowi terkait Transisi Kepemimpinan Timbulkan Kontroversi

DARI sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Pemilu, yang paling potensial menimbulkan kontroversi dan multiinterpretasi yaitu soal transisi kepemimpinan nasional. Hal ini terkait dengan sosok pemimpinan nasional yang nanti dapat diandalkan untuk meneruskan programnya pascapilpres 2024.

Pengamat komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad menyebutkan itu dalam siaran pers dari Humas UGM, Jumat (2/6). Kontroversi dan multiinterpretasi ini, menurutnya, terkait dengan tiga hal yaitu posisi, preferensi, dan subjektivitas Jokowi.

Oleh sebab itu, ia memberi masukan kepada para staf dan pembantu presiden agar perlu membantu Jokowi merumuskan sejumlah ukuran atau parameter yang tepat, khususnya terkait tiga hal pada masa Pemilu 2024. Pertama, soal legacy demokrasi yang ingin diwariskan pada akhir masa jabatannya pada 2024. 

Baca juga: Jokowi Cawe-Cawe dalam Pemilu 2024 Simbol Penyusutan Demokrasi

Kedua, polarisasi dan dimensi yang masih dapat dinilai wajar untuk ukuran Indonesia sebagai negara demokrasi. Ketiga, skala polarisasi yang nanti dapat membahayakan keutuhan Indonesia sebagai negara bangsa.

Pasalnya, Presiden Jokowi tidak hanya berperan sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Jokowi tidak hanya sebagai kader PDIP yang sukses memenangkan dua kali Pilpres, tetapi juga merupakan pimpinan koalisi dari (ketua umum) parpol-parpol yang pernah mengusungnya sebagai capres dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Cawe-Cawe, Wibawa Jokowi Turun Kelas dari Negarawan ke Makelar

Sebagai kepala negara, kata Nyarwi, Jokowi dinilai wajar merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan agar transisi kepemimpinan nasional pascapilpres 2024 dapat berjalan dengan mulus, tanpa riak-riak politik yang membahayakan. Namun, sebagai individu yang sedang menjabat sebagai presiden dan politikus partai tertentu, pernyataan Jokowi terkait dengan transisi kepemimpinan nasional dapat memicu spekulasi banyak kalangan.

Spekulasi yang datang khususnya dari para pimpinan parpol dan tokoh-tokoh yang ingin memunculkan pasangan capres-cawapres, termasuk dari luar lingkaran Istana. Posisi, peran, preferensi, dan subjektivitas Jokowi terkait sosok-sosok yang layak didukung sebagai capres-cawapres yang mampu meneruskan kepemimpinannya dapat menimbulkan skala pengaruh yang sangat luas.

Pasalnya, sikap Jokowi bisa berpengaruh terhadap capres ataupun cawapres yang dideklarasikan partai politik ataupun koalisi partai politik. Di sisi lain, sikap Jokowi juga bisa menggerakkan barisan relawan yang selama ini menjadi pendukung setianya ke pasangan capres-cawapres tertentu.

"Tidak hanya itu, pengaruh tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bahkan bisa berkembang ke lingkungan birokrasi, hingga lingkungan TNI/Polri. Skala pengaruh ini saya kira yang harus dikelola dengan arif oleh Presiden Jokowi dan para tokoh yang ada dalam lingkaran terdekatnya saat ini," imbuh Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies ini. (Z-2)