Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden ke-10 Jusuf Kalla turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan hal yang baik, jika cawe-cawe untuk menjaga demokrasi menjalankan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk menjaga demokrasi menjalankan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sangat bagus. Jadi kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik, agar Pemilu jujur dan adil, tentu kita dukung," ujar Jusuf Kalla kepada awak media saat menghadiri acara Halal Bihalal 1444 Hijriah Alumni Mersela bersama JK dan Boediono.
JK meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah mengetahui batasan-batasan intervensinya tersebut. "Tentu masing-masing tahu batasannya apa, ya untuk pelaksanaan demokrasi yang baik dan pemilu jurdil," tambahnya.
Baca juga: Elite Demokrat Nilai Keinginan Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024 Berlebihan
Saat disinggung soal alasan Jokowi tetap akan cawe-cawe demi 13 tahun Indonesia Maju yang juga dikaitkan dengan berkelanjutan kebijakan strategis Jokowi, JK menyatakan bahwa hal tersebut bergantung pada pemerintahan selanjutnya. "Tergantung pemerintah dan bangsa bersama menjalankan prinsip-prinsip menyelenggarakan pembangunan yang baik dan sesuai dan efisien betul-betul dilaksanakan dengan baik," kata JK.
JK juga menilai bahwa kebijakan strategis di era Jokowi tetap harus berjalan, seperti infrastruktur akan tetap berjalan meski pemimpinnya berbeda. "Kebijakan infrastruktur harus tetap jalan. Pertanyaannya, infrastruktur mana yang efisien kebutuhannya, tetap pembangunan jalan, tetap pembangunan jalan industri, cuma tentu cara berbeda masing-masing pemimpin dan pemerintahan tujuannya sama, tidak ada perbedaan tujuan. Yang berbeda ialah cara pilihan masing-masing pemimpin pemerintahan dan kondisi yang ada," jelas JK.
Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi
Tentu saja langkah cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Pilpres ini akan berdampak pada netralitas para aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi isu ini, JK mengimbau pemerintah hendaknya menjaga agar ASN tidak ikut campur dalam Pemilu 2024.
"Oh tidak saya baca pemerintah justru menjaga agar aparat jangan campur tangan dalam pemilu. Yang dijelaskan justru diharapkan itu tidak ikut campur. Aparat tidak campur, hanya sebagai wasit. Itu yang kita dukung," jawab JK. (Z-2)
KABAR mengenai Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla melakukan negosiasi dengan Duta Besar Iran agar kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz dibantah Komdigi
Jusuf Kalla (JK) sampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI dalam misi UNIFIL Lebanon. Sebut mereka pahlawan kemanusiaan dan kebanggaan bangsa Indonesia.
Kehadiran TNI dalam misi perdamaian internasional menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat konstitusi.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas terhadap konflik yang melibatkan Iran, terutama jika negara tersebut menjadi pihak yang diserang.
Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) wakafkan 2.000 mushaf Al-Quran melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) guna memperkuat literasi keimanan dan solidaritas umat.
KONFLIK Israel-Amerika dengan Iran sedikit banyak berpengaruh bagi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved