Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
WAKIL Presiden ke-10 Jusuf Kalla turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan hal yang baik, jika cawe-cawe untuk menjaga demokrasi menjalankan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk menjaga demokrasi menjalankan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sangat bagus. Jadi kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik, agar Pemilu jujur dan adil, tentu kita dukung," ujar Jusuf Kalla kepada awak media saat menghadiri acara Halal Bihalal 1444 Hijriah Alumni Mersela bersama JK dan Boediono.
JK meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah mengetahui batasan-batasan intervensinya tersebut. "Tentu masing-masing tahu batasannya apa, ya untuk pelaksanaan demokrasi yang baik dan pemilu jurdil," tambahnya.
Baca juga: Elite Demokrat Nilai Keinginan Jokowi Cawe-cawe di Pemilu 2024 Berlebihan
Saat disinggung soal alasan Jokowi tetap akan cawe-cawe demi 13 tahun Indonesia Maju yang juga dikaitkan dengan berkelanjutan kebijakan strategis Jokowi, JK menyatakan bahwa hal tersebut bergantung pada pemerintahan selanjutnya. "Tergantung pemerintah dan bangsa bersama menjalankan prinsip-prinsip menyelenggarakan pembangunan yang baik dan sesuai dan efisien betul-betul dilaksanakan dengan baik," kata JK.
JK juga menilai bahwa kebijakan strategis di era Jokowi tetap harus berjalan, seperti infrastruktur akan tetap berjalan meski pemimpinnya berbeda. "Kebijakan infrastruktur harus tetap jalan. Pertanyaannya, infrastruktur mana yang efisien kebutuhannya, tetap pembangunan jalan, tetap pembangunan jalan industri, cuma tentu cara berbeda masing-masing pemimpin dan pemerintahan tujuannya sama, tidak ada perbedaan tujuan. Yang berbeda ialah cara pilihan masing-masing pemimpin pemerintahan dan kondisi yang ada," jelas JK.
Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024, Lain di Mulut Lain di Aksi
Tentu saja langkah cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Pilpres ini akan berdampak pada netralitas para aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi isu ini, JK mengimbau pemerintah hendaknya menjaga agar ASN tidak ikut campur dalam Pemilu 2024.
"Oh tidak saya baca pemerintah justru menjaga agar aparat jangan campur tangan dalam pemilu. Yang dijelaskan justru diharapkan itu tidak ikut campur. Aparat tidak campur, hanya sebagai wasit. Itu yang kita dukung," jawab JK. (Z-2)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved